Makan Malam dengan 7 Fraksi Tidak Gugurkan Rencana Interpelasi

- Editor

Selasa, 31 Agustus 2021 - 06:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat makan malam bersama pimpinan 7 fraksi di DPRD DKI.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat makan malam bersama pimpinan 7 fraksi di DPRD DKI.

JAKARTA, Mediakarya – Makan malam yang digelar gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama dengan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu dinilai tidak serta-merta akan menggugurkan rencana interpelasi.

Sebab, sejumlah fraksi disinyalir masih menunjukan kegamangan dalam menyikapi penolakan dan menerima pelaksanaan interpelasi terkait dengan pelaksanaan formula E.

“Saat ini kami masih menunggu untuk penjadwalan pelaksaan interpelasi. Semua masih berproses. Jadi kita tunggu. Toh jika saat ini ada fraksi yang menolak, belum tentu hari-hari berikutnya tetap menolak. Bisa jadi malah akan mendukung interpelasi,” ujar anggota fraksi PDIP, Rasyidi kepada wartawan, kemarin.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menolak jika pelaksaan interpelasi sarat dengan kepentingan politik. Sebab, dikatakan anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaktim itu, pelaksanaan Formula E, diprediksi hanya akan mendatanglan kerugian uang rakyat yang digunakan untuk membiayai balap mobil listrik tersebut.

“Dari hasil LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK kalau formula E dilaksanakan, malah tidak  menguntungkan. Tapi sebaliknya  akan ada potensi kerugian Rp. 106 miliar. Nah itu yang kita perlu pertanyakan kepada gubernur lewat hak interpelasi,” paparnya.

Baca Juga:  Polrestro Tangerang Amankan Tujuh Orang Upaya Pemalakan Modus THR

Sementara, dari hitungan tim salah satu media nasional, analisa penghitungan berbeda dengan LHP BPK. Ditaksir, jika formula E digelar, potensi kerugian Pemprov DKI dari ajang Formula E mencapai Rp2,3 triliun.

“Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai seperti saat ini. Lebih baik uang itu digunakan atau dimanfaatkan untuk mengatasi pandemi. Toh negara membutuhkan dana yang sangat besar, kenapa uang rakyat dihamburkan untuk formula E yang sudah jelas, hanya akan merugikan negara,” tutupnya.

Berbeda, anggota Fraksi Gerindra, Syarif meyakini usaha PDIP dan PSI menginterpelasi akan sia-sia. Hal itu didasari dengan kondisi politik di ibukota yang berjalan harmonis mendukung kepemimpinan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Gerindra tegak lurus, mènolak interpelasi. Saya yakin, fraksi lain pun memiliki pandangan yang sama, menolak interpelasi formula E.Kita akan kawal hingga pembahasan di Bamus DPRD untuk penjadwalan pelaksaan interpelasi,” tegasnya. (Ian)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Praktisi Hukum Herdiyan Saksono Bedah Skandal Penyadapan Ilegal Pejabat Tinggi: Puncak Gunung Es Rusaknya Demokrasi
Atlit Nasional Peraih Emas PON Di KO Atlet Muaythai Kota Bekasi
BTS 4G di Wilayah 3T Mulai Beroperasi, Kontraktor Klaim Tagihan Ratusan Miliar Belum Dibayar
Dukung Penerimaan Negara Melalui Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perusahaan, PAM Jaya Raih Penghargaan di Tax Gathering 2026
Sekjen PDIP Apresiasi Kapolri Jenderal Suyudi, Penyadapan Presiden Prabowo Itu Pelanggaran HAM Berat dan Makar
Mahfud MD Tegaskan Pasal Makar Mengintai Mantan Kapolri, Bisa Hukuman Mati!
Belasan Jenderal Polisi Diperkirakan Bakal Jadi Tersangka dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Tak Hanya Presiden: Listyo Sigit dan 2 Irjen Juga Sadap Tokoh Politik, Media, Ormas, Hingga Pengusaha

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 13:44 WIB

Praktisi Hukum Herdiyan Saksono Bedah Skandal Penyadapan Ilegal Pejabat Tinggi: Puncak Gunung Es Rusaknya Demokrasi

Kamis, 5 November 2026 - 09:00 WIB

Atlit Nasional Peraih Emas PON Di KO Atlet Muaythai Kota Bekasi

Rabu, 4 November 2026 - 17:34 WIB

BTS 4G di Wilayah 3T Mulai Beroperasi, Kontraktor Klaim Tagihan Ratusan Miliar Belum Dibayar

Rabu, 4 November 2026 - 13:31 WIB

Dukung Penerimaan Negara Melalui Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perusahaan, PAM Jaya Raih Penghargaan di Tax Gathering 2026

Rabu, 4 November 2026 - 09:50 WIB

Sekjen PDIP Apresiasi Kapolri Jenderal Suyudi, Penyadapan Presiden Prabowo Itu Pelanggaran HAM Berat dan Makar

Berita Terbaru