JAKARTA, celebrities.id – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya kini tengah disorot. Pasalnya, Direktur Utama Pasar Jaya, Tri Prasetyo dianggap tidak punya nyali untuk melakukan perbaikan, diantaranya menyangkut masalah keuangan perusahaan.
Berdasarkan informasi dihimpun menyebutkan bahwa keuangan perusahaan yang mengelola ratusan pasar di Jakarta ini sedang tidak sehat. Diduga banyak pengeluaran tidak logis sampai persoalan tunggakan ke eksternal yang membuat kas Pasar Jaya ini ngos-ngosan.
Selain itu, muncul juga dugaan kebocoran anggaran karena adanya praktek transaksi yang tidak sesuai aturan misalnya pada metode sewa lahan sejumlah pedagang di pasar Tanah Abang dimana selalu membayarkan biaya sewa lahan secara tunai kepada petugas atau pihak ketiga sehingga menimbulkan potensi kecurangan.
Padahal, dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya disebutkan bahwa Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) dilakukan menggunakan metode Cash Management System (CMS) atau aplikasi online milik perbankan.
“Bayar langsung ke petugas, setiap perpanjang sewa (lahan) gak online (CMS),” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (26/6/2023).
Saat melakukan penelusuran, didapati informasi bahwa uang bayar listrik juga tidak masuk langsung ke perusahaan, melainkan di kolektif melalui pihak ketiga. Sehingga, kuat dugaan dalam proses pembayaran listrik pun tidak menggunakan metode CMS yang sejatinya harus berprinsip transparan dan berkeadilan.
Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Ekonomi Rumah Aktivis Institute, Robi SE menilai bahwa sebuah perusahaan swasta maupun plat merah jika tidak memiliki kajian komprehensif mengenai prospek bisnis, serampangan dalam menyalurkan anggaran serta sering melakukan pembiaran terhadap pelanggaran berulang, maka dipastikan perusahaan itu akan segera gulung tikar.
Robi menilai Direktur Utama harus bertanggung jawab atas dugaan tindakan transaksi BPP diluar prosedur yang berjalan selama ini. Pasalnya, lanjut Robi, hal ini akan menjadi bola salju dimana jika dibiarkan, maka potensi kerugian yang dialami perusahaan akan semakin besar.
“Jadi kalau dalam transaksi sewa lahan saja bisa dimanipulasi dimana seharusnya menggunakan metode CMS tapi malah manual dan berpotensi merugikan perusahaan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada sektor lain, misalnya tadi di saat bayar listrik, air dan lain-lain,” kata Robi.
Robi pun meminta Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono agar tidak tinggal diam menyikapi problem yang sedang dihadapi BUMD milik DKI ini. Robi mendesak Heru untuk segera mengganti Tri Prasetyo lantaran dianggap abai terhadap pemborosan anggaran dan tidak mampu mengelola Perumda Pasar Jaya.
“Dan jika keuangan Pasar Jaya enggak sehat karena banyak pengeluaran untuk menutupi bolong bolong seperti yang tadi disampaikan ada masalah listrik yang seharusnya input dari pedagang itu untuk perusahaan tapi ini nyangkut dulu di eksternal, sementara Pasar Jaya tetap harus pengeluaran bayar listrik, sebaiknya ganti Dirut, itulah sikap yang paling rasional,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan masalah Pasar Jaya lainnya adalah terkait pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan oleh satpam pasar jaya. Adalah W (39) salah satu pekerja bongkar muat travel di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengaku pernah terkena pungutan liar (pungli) oleh oknum satpam yang ada di pasar.
W menyimpulkan oknum tersebut adalah satpam lantaran melihat seragam yang dikenakan yang bersangkutan saat meminta pungli.
Selain W, ada juga pedagang asal Bandung inisial E (47) mengaku pernah didatangi oknum satpam yang meminta uang dan jatah baju saat Lebaran.
“Itu orang Pasar Jaya-nya sendiri, makanya saya bilang satpamnya sendiri. Kan enggak seharusnya kayak gitu, padahal mereka yang mengurus dan menempatkan pedagang, dan itu tidak gratis. Ada uang keamanan yang harus kita bayarkan juga kan,” tutur E dikutip dari kompas.(hab)
