JAKARTA, Mediakarya – Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuai kritik tajam. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai klaim pemerintah terlalu percaya diri dan tidak sepenuhnya mencerminkan data historis PNBP, khususnya dari sektor sumber daya alam (SDA).
Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM, Bahlil memaparkan bahwa setoran PNBP hingga 10 November 2025 telah mencapai Rp200,66 triliun atau setara 78,74 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp254,83 triliun. Selain itu, Bahlil juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025), bahwa capaian PNBP telah menembus 85 persen dari target APBN.
Namun, klaim tersebut dikritik oleh CBA. Uchok Sky menegaskan, jika benar PNBP telah mencapai 85 persen, maka Menteri ESDM seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan data kepada publik dan Presiden.
“Kami meminta Bahlil Lahadalia tidak lagi mengumbar kebohongan kepada Presiden Prabowo. Termasuk klaim bahwa listrik PLN di Aceh sudah mencapai 93 persen pascabencana banjir dan longsor,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).
Uchok menilai paparan Bahlil terlalu “pede” dan kurang membaca tren data PNBP secara komprehensif. Ia merujuk pada realisasi pendapatan SDA tahun 2024 yang mencapai Rp228,9 triliun atau 97,20 persen dari target APBN sebesar Rp235,5 triliun.
Lebih jauh, Uchok mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PNBP SDA justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, PNBP SDA tercatat sebesar Rp256,6 triliun, sementara pada 2023 mencapai Rp280,2 triliun.
“Artinya, dari 2023 ke 2024 terjadi kemerosotan pendapatan PNBP sebesar Rp23,6 triliun atau setara 8,44 persen. Ini penurunan yang mengkhawatirkan,” ujar Uchok Sky.
Atas dasar itu, CBA memperingatkan bahwa jika pada 2025 PNBP kembali gagal mencapai target, Presiden Prabowo Subianto diminta untuk segera mencopot Bahlil Lahadalia dari jabatan Menteri ESDM.
“Karena kata-kata Bahlil selalu mengumbar kebohongan di depan publik dan melukai hati rakyat,” tegas Uchok.
Ia menambahkan, pernyataan seorang menteri seharusnya menjadi bukti dan penyejuk bagi masyarakat, bukan candaan, kebohongan, janji palsu, atau sekadar menyenangkan hati Presiden.
“Kata-kata menteri bukan lelucon. Harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Uchok Sky. (Hb)
