KAB, BEKASI, Mediakarya – Prabu Peduli Lingkungan, organisasi sipil nirlaba menyambut baik kehadiran Forum Tata Kelola (Fortala) yang turut mengawasi dan mengkritisi kondisi TPA Burangkeng yang selama ini dinilai bermasalah.
Sebelumnya, Fortala menyoroti proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di TPA Burangkeng yang menurut mereka belum diserahterimakan kepada Pemkab Bekasi, namun infrastrukturnya sudah menunjukkan sejumlah masalah.
Fortala juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi membuka secara transparan dokumen kerja sama dengan PT Asiana Technologies Lestari, termasuk luas lahan, nilai investasi, target pengolahan sampah, hingga lokasi utama proses Refuse Derived Fuel (RDF) dilakukan.
Bagi Prabu Peduli Lingkungan yang selama ini konsisten menyuarakan persoalan TPA Burangkeng, kehadiran Fortala menjadi angin segar. “Ini bagus, kami sangat mengapresiasi. Semakin banyak pihak yang ikut menjadi kontrol sosial atas kompleksnya persoalan di TPA Burangkeng, tentu semakin baik,” kata Carsa Hamdani, Ketua Umum Prabu Peduli Lingkungan, Rabu (27/5/2026).
Dia menyadari, persoalan TPA Burangkeng terlalu kompleks untuk diawasi dan dikritisi oleh satu pihak saja. Sekeras apapun satu suara, tanpa dukungan dan sinergi banyak pihak, perubahan nyata akan sulit terwujud.
Lebih lanjut, Carsa berharap berbagai pihak, baik LSM, media, maupun elemen lainnya dapat bersinergi dalam mengawasi persoalan TPA Burangkeng agar tata kelola nya semakin baik dan profesional. Prabu Peduli Lingkungan, katanya, siap ambil bagian dalam sinergi tersebut. “Kami siap bersinergi. Ayo kita bersama-sama, agar semua fakta dan bukti yang terkumpul bisa lebih akurat dan kuat,” ujarnya.
Dengan sinergi semua pihak, Carsa berharap TPA Burangkeng ke depannya dapat beroperasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain itu, dia berharap masyarakat yang terdampak mendapatkan haknya sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yakni hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.
“Sehingga ke depannya TPA Burangkeng tidak lagi menjadi sumber pencemaran yang berdampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat sekitar,” tutupnya. (Pri)
