JAKARTA, Mediakarya – Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite dinilai kurang tepat, karena masyarakat masih belum pulih sepenuhnya pasca gelombang pandemi Covid-19 kemarin.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi menyoroti dalam rapat antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan dengan Eselon I Kementerian BUMN beserta Direksi PLN, Pertamina, PGN, Aviasi Pariwisata Indonesia, dan Angkasa Pura I, di Bali, baru-baru ini.
“Walaupun kita tahu bahwa subsidi itu besar, tapi seperti yang dikatakan (Anggota Komisi VI DPR RI) Pak Nyoman Parta, BUMN ini punya fungsi sosial juga, bukan hanya sekAdar mencari profit,” tegas Intan Fauzi.
Selain itu, Anggota Fraksi Partai Amanat Nasioan (PAN) DPR RI itu juga menyoroti masalah siaga kelistrikan PLN pada sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (JAMALI). Intan menyebut masih kerap terjadi pemadaman listrik tanpa pemberitahuan, “Nah jangan sampai ini terjadi pada objek vital yang harus beroperasi 24 jam,” ucapnya.
Selanjutnya, legislator dapil Jawa Barat VI tersebut juga mempertanyakan waktu soft launching untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur. Intan menyebut, KEK Kesehatan Sanur seringkali dipaparkan oleh Kementerian BUMN, termasuk pada saat peluncuran Injourney, namun masih juga belum di-launching.
“Bali itu sangat tergantung pada pariwisata, kedatangan turis asing. Oleh karena itu ini harus switch. Ekonominya adalah mendatangkan juga wisman lokal dalam rangka berobat, jangan sampai ini berkepanjangan, Ketika Covid-19 sudah menjadi endemi, sudah normal, ini masih juga master plan,” ujar Intan.
Senada dengan yang disampaikan Intan Fauzi, Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino, juga meminta pemerintah untuk tidak dulu menaikkan harga BBM jenis Pertalite. “Nanti tinggal diatur saja ke depannya untuk kendaraan-kendaraan yang memang (berhak) menggunakan pertalite, misalnya angkutan umum dan seterusnya, sementara seperti kendaraannya Bu Intan, Bu Evita (Anggota Komisi VI DPR RI) ya tentu ngapain di-kasih subsidi,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.
Selain itu, legislator dapil Jawa Tengah IX itu juga menyoroti perihal saham PGAS kepada jajaran direksi Perusahaan Gas Negara (PGN). Dirinya mengaku heran karena hingga kini hanya PGAS yang harga sahamnya belum Kembali ke titik sebelum krisis.
“Ada apa dengan PGAS, Pak? Sekarang naik 1600, 1300 lagi, 1500 lalu 1300 lagi, sebenarnya fair value-nya di mana sih? Yang lain sudah lari kemana-mana dan banyak analis juga sudah mengarahkan di 2000-an, faktanya tidak pernah naik dari situ,” tandasnya. ***
