JAKARTA, Media Karya-Pengamat kebijakan publik Sugiyanto mengungkapkan saatnya suku Betawi kompak dan bersatu mendukung dan menyuarakan putra daerah asli Betawi, Marullah Matali, sebagai pengganti Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
“Dukungan ini penting agar Jakarta dapat dipimpin oleh pejabat gubernur asli Betawi. Warga Betawi harus menyuarakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menarik kembali Heru Budi Hartono untuk aktif penuh sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) juga menjadi bagian penting,” ujar Sugiyanto saat berbincang dengan wartawan, Senin (29/7).
Menurut pria yang akrab disapa SGY rangkap jabatan itu kemungkinan besar dapat mengganggu fokus Heru Budi dalam menghadapi permasalahan Jakarta yang kompleks.
“Akibat dari rangkap jabatan ini, Heru Budi juga dapat dianggap gagal menjalankan pesan Presiden Jokowi untuk mengurusi tiga masalah utama Jakarta, yaitu banjir, kemacetan, dan masalah tata ruang,” ujarnya lagi.
Oleh karena itu, lanjut SBY Heru Budi perlu didesak untuk memilih tetap sebagai Pj Gubernur guna fokus melayani masyarakat Jakarta atau kembali sebagai Kasetpres untuk melayani Jokowi di masa-masa akhir jabatannya sebagai Presiden.
“Dalam konteks ini, jika Presiden Jokowi menarik kembali Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden, posisi Pj Gubernur DKI Jakarta dapat diisi oleh pejabat eselon I. Marullah Matali memenuhi kriteria ini, saat ini dia adalah pejabat eselon I yang menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata,” bebernya.
Kata SGY sebagai mantan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah diyakini sangat mampu menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Marullah juga pernah menjabat sebagai Walikota Jakarta Selatan. Dengan itu, Marullah dapat dianggap sangat mempuni untuk memimpin Jakarta.
“Jika Marullah Matali ditugaskan sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta, dia diharapkan bisa lebih fokus mengatasi permasalahan ibu kota. Tugas Marullah sebagai Pj Gubernur akan lebih ringan dibandingkan tugas ganda Heru yang harus membagi perhatiannya antara mengurus masyarakat DKI Jakarta dan memenuhi kebutuhan Presiden Jokowi,”pungkasnya.(hab)
