LPKAN Desak Kejagung Untuk Mengusut Tuntas Kasus Mega Korupsi PT Timah

- Editor

Kamis, 4 April 2024 - 08:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wibisono, Pengamat Militer yang juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia.

Wibisono, Pengamat Militer yang juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia.

JAKARTA, Mediakarya – Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono ikut menanggapi Kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang sedang ditangani Kejaksaan Agung RI ini harus diusut sampai ke akar akarnya.

Hal tersebut menyusul dengan mencuatnya kasus tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 yang saat ini masih menuai polemik.

Di mana salah satu poin yang disoroti adalah kerugian ekologi atau lingkungan sebesar Rp271 triliun, hal itu berdasarkan perhitungan ahli forensik lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo. Kendati begitu, perdebatan yang mencuat adalah kerugian lingkungan tidak serta merta dipahami sebagai kerugian negara.

“Saya mendesak Kejaksaan untuk usut tuntas kasus yang membuat sengsara rakyat ini. Daftar 16 tersangka korupsi timah, Terbaru Harvey Moeis Suami Artis Sandra Dewi, Kejagung jangan berhenti Usut Kasus Timah hanya di Harvey Moeis,” ujar Wibi dalam keterangannya kepada HINews, Kamis (4/4/20204).

Baca Juga:  Keren, Ternyata Komenwa Indonesia Satu-satunya Komduk yang Ikut HUT TNI ke 79

Lanjutnya, langkah Kejagung memeriksa mantan pimpinan PT Refined Bangka Tin (RBT), Robert Bonosusatya dalam kasus tersebut akan diprediksi bakla berkembang ke pihak pihak yang terlibat berikutnya.

“Ini megakorupsi (yang harus diusut tuntas), baik dilihat dari jumlah kerugian dan oknum yang terlibat,” tegas Wibi.

Wibi meyakini, kasus korupsi timah yang telah merugikan negara hingga Rp271 triliun itu melibatkan banyak pihak.

“Tak terkecuali dugaan keterlibatan oknum kementerian, dalam hal ini Kementerian ESDM hingga PT Timah,” pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi
Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?
Bukti Permulaan Cukup, Bareskrim Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar terhadap 4 Jenderal Polisi Terduga Pelaku Penyadapan Ilegal
Bareskrim Naikkan Kasus Dugaan Makar ke Penyidikan, Dirtipidum: Sudah Periksa 38 Saksi dan Ahli
Kapolri Suyudi Ungkap Awal Mula Terbongkarnya Kasus Penyadapan Ilegal
Komisi III DPR Desak Kapolri Usut Tuntas Penyadapan Ilegal, Minta Tersangka Dijerat Pasal Makar

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 15:40 WIB

KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Jumat, 13 November 2026 - 15:00 WIB

Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi

Jumat, 13 November 2026 - 10:18 WIB

Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?

Jumat, 13 November 2026 - 08:11 WIB

Bukti Permulaan Cukup, Bareskrim Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar terhadap 4 Jenderal Polisi Terduga Pelaku Penyadapan Ilegal

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat kunjungan kerja ke Pemkot Bekasi

Daerah

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 Nov 2026 - 15:32 WIB