JAKARTA, Mediakarya – Indonesian Audit Watch (IAW) meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sejumlah pihak yang diduga ikut terlibat dalam dugaan korupsi penjualan PT Bank Central Asia (BCA).
IAW juga menyoroti soal adanya oknum pegawai pajak yang diduga ikut terlibat dalam kongkalingkong manipulasi pajak sejak BCA diambil alih tata kelolanya hingga kemudian dijual oleh negara.
Sekjen IAW Iskandar Sitorus meminta aparat penegak hukum untuk mengaudit proses pembelian hingga perubahan kepemilikan perusahaan.
Pihaknya menduga ada indikasi konsultan pajak seperti sejenis perilaku Rafael Alun terlibat pada proses peralihan atau jual beli BCA pasca dikelola pemerintah masa itu yang berujung pada kerugian negara.
“Selain itu, terkait gedung BCA di bundaran HI pada kontrak BOT dengan negara sebagai salah satu contoh lain potensi kerugian negara sesuai temuan BPK RI, sudah bagaimana tuh kabarnya?,” ujar Iskandar Sitorus dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Selasa (31/12/2024).
Harga Jual BCA Diduga Tak Wajar
Sementara itu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito, mengungkapkan BCA yang sebelumnya dimiliki Salim Group diambil alih pemerintah akibat skandal BLBI. Pemerintah kemudian menjual 51% saham BCA ke publik pada era Megawati Soekarnoputri.
Namun, Sasmito menuding ada rekayasa dalam pembelian saham BCA oleh Farallon perusahaan cangkang milik Budi Hartono di Singapura. Ia menyebut harga jual BCA hanya Rp5 triliun, padahal nilai aset BCA lebih dari Rp200 triliun.
“Aset BCA mencapai Rp100 triliun, obligasi rekap Rp60 triliun, bunga Rp42 triliun. Jadi, totalnya lebih dari Rp200 triliun. Tapi hanya dijual Rp5 triliun. Itu sama saja dapat gratis,” tegas Sasmito.
Saat ini, nilai aset BCA mencapai Rp1.400 triliun, menjadikan Budi Hartono sebagai orang terkaya di Indonesia.
Era Megawati Disorot, Tiga Menteri Dituntut Tanggung Jawab
Sasmito juga menuding pejabat era Megawati bertanggung jawab atas kerugian negara, termasuk eks Menteri Keuangan Boediono, Menteri BUMN Laksamana Sukardi, dan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
“Mereka harus bertanggung jawab atas keputusan ekonomi yang merugikan negara,” katanya.
Ia mengaku sudah melaporkan dugaan korupsi ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun tak ada tindak lanjut. Bahkan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut BCA masih memiliki tanggungan BLBI sebesar Rp26,5 triliun hingga tahun 2024.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi.
“Presiden Prabowo harus menunjukkan political will. Jika megaskandal BLBI ini dibongkar, uang negara yang diselamatkan sangat besar,” pintanya.
Ia mengingatkan pernyataan Prabowo bahwa korupsi harus dibasmi dari kepala, seperti ikan busuk yang membusuk dari kepala terlebih dahulu.
“Jangan sampai Prabowo sama saja dengan Jokowi, yang hanya banyak bicara tanpa tindakan,” tutupnya.**
