CBA Minta Mabes Polri Ambil Alih Dugaan Korupsi Dinas Parekraf DKI Jakarta

- Editor

Sabtu, 18 Januari 2025 - 13:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKATA, Mediakarya – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Mabes Polri untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Polda Metro Jaya. Ia menilai Polda Metro Jaya lamban dalam menyelidiki dugaan mark-up anggaran pada acara Pemilihan Abang dan None 2024 yang melibatkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta.

“Mabes Polri harus segera memanggil kembali Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta, Andhika Permata, untuk mendalami dugaan korupsi anggaran Pemilihan Abang dan None Jakarta,” kata Uchok pada Jumat (17/1/2025).

Ia mengungkapkan, meskipun Polda Metro Jaya telah memanggil Andhika sebelumnya, hingga kini belum ada perkembangan signifikan dalam kasus tersebut.

“Penanganan kasus ini sangat lamban. Bahkan, Polda Metro Jaya terkesan terpengaruh oleh ‘virus’ seperti dalam kasus Djakarta Warehouse Project (DWP), di mana tidak ada progres berarti dari penyelidikan,” tegas Uchok.

Baca Juga:  CBA Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet Rp28,8 Triliun di Bank Mandiri

Kejanggalan Anggaran

Uchok juga memaparkan adanya keanehan dalam realisasi anggaran untuk empat proyek yang dikelola Dinas Parekraf DKI Jakarta terkait acara Pemilihan Abang dan None 2024:

  1. Pemilihan Abang dan None Jakarta dengan anggaran Rp 8,01 miliar, yang digunakan untuk honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara.
  2. Pemberdayaan Abang dan None Jakarta dengan anggaran Rp 882,75 juta, mencakup honorarium narasumber, moderator, pembawa acara, dan panitia.
  3. Pemilihan Abang dan None Jakarta (proyek tambahan) dengan anggaran Rp 17,5 juta, untuk keperluan yang sama.
  4. Penjilidan soft cover dengan anggaran Rp 553.046 untuk program pemberdayaan Abang dan None.

“Kami mendesak Mabes Polri segera mengambil alih kasus ini. Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta harus diperiksa kembali untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran dalam acara Pemilihan Abang dan None Jakarta 2024,” pungkas Uchok. (hab)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Diduga Belum Ada Pelunasan, Pengalihan Saham Pendiri PT ACT Group Berujung Proses Hukum
Ikut Cawe Cawe Muktamar NU, Nusron Wahid Diduga Gelontorkan 180 Miliar
Dirjen Bea Cukai Menghadap Presiden Diperintahkan Berantas Penyelundupan Ilegal
Kritik Dijawab dengan Makian: Cermin Psikologi Kekuasaan yang Tak Sanggup Mendengar
Fahd Dicokok KPK, Loyalis Ranny Fahd Arafiq Galang Dukungan Maju  pada Musda Golkar Kota Bekasi
Pegawai Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Ditampung Agrinas, Qodari : Jadi PKWT BUMN 2 Tahun
Bupati Bolmut Sulawesi Utara Kena Ciduk OTT KPK
Prabowo Kerap Berkata Kasar Hingga Disarankan Dijauhkan dari Mikropon, Begini kata Pengamat

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 12:38 WIB

Diduga Belum Ada Pelunasan, Pengalihan Saham Pendiri PT ACT Group Berujung Proses Hukum

Rabu, 23 September 2026 - 10:55 WIB

Ikut Cawe Cawe Muktamar NU, Nusron Wahid Diduga Gelontorkan 180 Miliar

Rabu, 23 September 2026 - 10:25 WIB

Dirjen Bea Cukai Menghadap Presiden Diperintahkan Berantas Penyelundupan Ilegal

Rabu, 23 September 2026 - 07:50 WIB

Kritik Dijawab dengan Makian: Cermin Psikologi Kekuasaan yang Tak Sanggup Mendengar

Selasa, 22 September 2026 - 11:27 WIB

Fahd Dicokok KPK, Loyalis Ranny Fahd Arafiq Galang Dukungan Maju  pada Musda Golkar Kota Bekasi

Berita Terbaru

Proses penambangan (Foto: Ist)

Ekonomi & Bisnis

Tata Kelola Tambag Kian Amburadul, GNK Desak Prabowo Pecat Bahlil

Rabu, 23 Sep 2026 - 14:08 WIB