Ekonom Indef: Koperasi Merah Putih Tak Hanya Penting untuk Desa, Tetapi Juga Kota

- Penulis

Selasa, 10 Juni 2025 - 14:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof Dr Didik J Rachbini. (Ist)

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof Dr Didik J Rachbini. (Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Guru Besar dan Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, menilai pembentukan Koperasi Merah Putih tidak hanya penting untuk masyarakat pedesaan, tetapi juga krusial untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat perkotaan.

Didik menyebut ada beberapa alasan bahwa Koperasi Merah Putih itu juga sangat krusial untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat perkotaan.

Pertama, dia mengatakan penduduk Indonesia yang sudah tinggal di kota mencapai 59 persen. Ini berarti bahwa 167 juta penduduk Indonesia tinggal di kota. Kemiskinan juga sangat besar, sehingga program pengentasan kemiskinan juga harus dijalankan di kota-kota.

“Kecenderungan peningkatan penduduk perkotaan akan semakin besar dengan peningkatan pertumbuhan urbanisasi yang cukup pesat. Bahkan pada tahun 2045, perkiraan penduduk wilayah perkotaan dapat mencapai 70 persen,” kata Didik kepada mediakarya.id, Selasa (10/6/2025).

Kedua, teknologi, sistem keuangan, inovasi, dan kewirausahaan di kota lebih siap. Contoh bisnis digital yang hebat dan sukses besar adalah Gojek. Tetapi di balik kehebatan dan keunggulan Gojek, model bisnis seperti ini hanya menguntungkan perusahaan dan meninggalkan nasib serta masa depan stakeholders utamanya, yaitu pengemudi.

“Dengan model bisnis seperti ini, mereka akan selamanya miskin dan tidak akan pernah bergerak naik kelas secara vertikal ke atas,” paparnya.

Ketiga, dalam ideologi pemerintahan sekarang yang menjalankan sistem sosialisme pasar, Gojek akan lebih baik dibangun dan ditransformasikan menjadi koperasi. Para driver tersebut nantinya menjadi pemilik entitas bisnisnya, yakni koperasi. Platform dan aplikasinya dijalankan oleh pengurus koperasi.

Keempat, pemerintah melalui Danantara dapat juga membuat platform transportasi digital dengan model bisnis koperasi, yang nantinya akan dimiliki oleh ratusan ribu atau jutaan pengemudi motor dan mobil.

Baca Juga:  Ada Pengembang Besar di Balik Pemagaran Laut?

“Ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintah pada saat ini.
Contoh yang ada adalah Co-op Ride, platform ride-sharing berbasis koperasi. Koperasi transportasi digital ini berada di New York City, yang dimiliki dan dikelola oleh para pengemudi, bukan perusahaan besar teknologi digital seperti Uber dan Lyft,” jelas Didik.

Kelima, dibandingkan dengan ide Koperasi Merah Putih, gagasan transformasi digital seperti ini jauh lebih layak. Koperasi Merah Putih tetap penting untuk memajukan pedesaan. Tetapi koperasi transportasi digital ini akan lebih feasible secara ekonomi dan bisnis karena masyarakat perkotaan juga lebih banyak jumlahnya dibandingkan masyarakat pedesaan sekarang.

Keenam, Didik menyampaikan bahwa warisan Nadiem Makarim adalah warisan yang hebat dan sangat bernilai. Dia menyampaikan kritik bahwa model bisnis yang tidak menyertakan pengemudi sebagai stakeholders utamanya merupakan implementasi model kapitalisme murni. Sementara itu, ideologi pemerintahan Prabowo lebih bersifat sosialisme pasar.

Ketujuh, Presiden Prabowo pasti dipengaruhi oleh pemikiran Prof Sumitro. Ideologi Sumitro sulit dipisahkan dari corak nasionalisme, yang memandang Ekonomi Pancasila sesuai pembukaan UUD 1945 merupakan realisasi nilai-nilai Pancasila yang normatif. Di era awal kemerdekaan, paham nasionalisme konstitusional (berbasis UUD 1945) dan sosialisme demokratik berpengaruh besar. Artinya, Sumitro berkeyakinan perubahan struktural ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak, dengan campur tangan negara yang kuat.

“Inilah yang dipraktikkan oleh Presiden Prabowo dalam kebijakan-kebijakan ekonominya pada saat ini. Ini sejalan dengan pemikirannya di dalam bukunya ‘Paradoks Indonesia’, yakni perlunya negara menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan konstitusi (Ekonomi Konstitusi),” tutup Didik.  (Red)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Polda Metro Jaya Ringkus WNA Asal Brunei Yang Aniaya WNA Lain Hingga Tewas
realme C100i Jadi Pilihan Anak Muda Aktif dengan Baterai 7000mAh
Tujuan Akhir dari Aturan Monopoli SDA, Reindustrialisasi dan Penerimaan Pajak
Gonjang-ganjing Rupiah: Di Bawah Bayang-bayag Ketidakpastian, Kapan Beakhir?
Gaji Ke-13: Peristiwa yang Selalu Dirindukan
DPR dan Pemerintah Bahas Percepatan Huntap Korban Bencana Aceh dan Sumatra
Praktik Ilegal Jual Beli Titik SPPG, BGN Koordinasi Dengan Polri Diperkuat
Bukan Sekadar Energi, PT JOE Kirim Hewan Kurban untuk Warga Kepulauan Seribu
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:09 WIB

Polda Metro Jaya Ringkus WNA Asal Brunei Yang Aniaya WNA Lain Hingga Tewas

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:07 WIB

realme C100i Jadi Pilihan Anak Muda Aktif dengan Baterai 7000mAh

Selasa, 26 Mei 2026 - 06:33 WIB

Tujuan Akhir dari Aturan Monopoli SDA, Reindustrialisasi dan Penerimaan Pajak

Senin, 25 Mei 2026 - 23:24 WIB

Gaji Ke-13: Peristiwa yang Selalu Dirindukan

Senin, 25 Mei 2026 - 16:48 WIB

DPR dan Pemerintah Bahas Percepatan Huntap Korban Bencana Aceh dan Sumatra

Berita Terbaru

Kqpal tanker yang melintasi selat hormuz (Foto: Ist)

Internasional

Iran, Kunci dan Tumbal Dunia 

Selasa, 26 Mei 2026 - 11:48 WIB