HUT Bhayangkara ke-79, Etos Indonesia: Polri Harus Belajar dari TNI

- Penulis

Selasa, 1 Juli 2025 - 22:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah

Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah

JAKARTA, Mediakarya – Narkoba telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas, kerusakan kesehatan, kerusakan sosial, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan tindakan kriminalitas.

Direktur eksekutif Etos Indonesia Institut, Iskandarsyah menilai bahwa persoalan narkoba bukan perkara sepele. Karena peredaran narkoba di tahan air bukan hanya di tataran masyarakat biasa, namun diduga sudah masuk kepada jaringan institusi tertentu, dari level atas hingga bawah.

Iskandar menilai meski persoalan narkoba di tanah air menjadi musibah bagi masyarakat. Namun demikian diduga ada saja oknum penegak hukum yang memanfaatkan kasus tersebut menjadi cara efektif untuk mendapatkan uang cepat.

“Seperti, ketika rakyat terjerat maka tak ada lagi kompromi, tak bisa bedakan mana pemakai, bandar maupun kurir, semua dipukul rata dan ujung-ujungnya transaksional,” ungkap Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/7/2025).

Iskandar menyebut penanganan peredaran narkoba di Indonesia dapat ditekan bila aparat penegak hukum bersikap objektif dalam penegakan hukumnya. “Jadi penegak hukumnya dulu harus bersih. Jadi tak mungkin membersihkan sesuatu dengan sapu yang kotor,” jelasnya.

Dia pun berharap era pemerintahan Prabowo Subianto dapat memberi perhatian serius atas peredaran gelap narkoba di tanah air.

“Siapa yang layak menangani?, ya aparat hukum yang benar-benar bersih hati nuraninya, bukan sebaliknya memanfaatkan kasus-kasus ini,” katanya.

Iskandar mengatakan, banyak generasi muda yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Pasalnya, saat ini peredarannya sudah masif. Bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa. Namun ia juga menduga ada narkoba yang dikendalikan oleh oknum penegak hukum.

“Kasus yang menyeret Irjen Pol Tedy Minahasa merupakan salah satu contoh bahwa peredaran narkoba di lingkungan penegak hukum itu nyata. Dan kami menduga masih banyak oknum selain Tedy yang melakukan hal serupa,” ucap Iskandar.

Baca Juga:  FPBS Desak Hentikan Monopoli,  Pemerintah Dinilai Jadi ‘Pelindung’ Pertamina

“Jadi persoalan narkoba di tanah air ini sudah dalam titik yang memprihatinkan, narkoba masuk berton-ton ke negara kita, setiap hari bandar ditangkapi di acara-acara polisi, tapi peredarannya tetap masif,” tambahnya.

Lebih lanjut, jika narkoba masuk dalam jumlah kilo gram, dimungkinkan itu ada bandar yang menyusup. Akan tetapi, kata Iskandar, jika dalam jumlah ton, diduga ada sistem yang mengendalikan.

Untuk itu, pihaknya berharap Presiden segera melakukan penyegaran di tubuh Polri, di antaranya segera mencopot Kapolri dan menggantikannya dengan sosok yang berintegritas dan berani. Sehingga diharapkan dapat menyelesaikan sengkarut peredaran narkoba yang kian menggila.

Iskandar juga menyebutkan, HUT ke 79 Polri hanya menunjukkan acara seremonial belaka. Sementara, publik saat ini tidak membutuhkan retorika dan pencitraan sebuah institusi.

Dia menambahkan, bahwa saat ini masyarakat sudah cerdas, perkembangan media sosial terkait dengan wajah Polri sangat masif.

Jadi, kata dia, publik jangan lagi disuguhkan dengan pencitraan, tapi bagaimana HUT Bhayangkara ini jadi momentum untuk mengevaluasi diri.

Dia juga meninta agar Polri bisa belajar dari TNI. Di mana selama 32 tahun dengan segala dinamikanya dan Dwifungsi ABRI-nya, namun pasca reformasi TNI langsung berbenah.

“Sebaliknya, Polri sibuk merias diri dengan segala bentuk pencitraannya di media tapi tak berbanding lurus dengan kinerjanya. Coba saja banyangkan komposisi pemberitaan Polri dengan institusi lainnya sangat jomplang,” pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

DPP GRIB Jaya Dampingi Ahli Waris Klaim Kembali Lahan yang Dikuasai PT Arjuna, Buka Ruang Mediasi
Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice
Niko Kilykily dan Grib Jaya Bela pengembalian Hak Tanah Ahli Waris Atas Club De Arjuna
IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC
Keren, Kolaborasi Bank Jakarta dan Bapenda DKI di Jakarta Fair Bisa Bayar Pajak
Polda Metro Jaya Siapkan 6.088 Personel Jelang Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa
Wacana Ubah DSI Jadi BLU, Mantan Jenderal Ini Usulkan Lahirnya Otoritas Analisis Perdagangan Komoditas Nasional
BGN di Pusaran Korupsi: Pembersihan Nyata atau Sekadar Rebranding?
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 13:28 WIB

DPP GRIB Jaya Dampingi Ahli Waris Klaim Kembali Lahan yang Dikuasai PT Arjuna, Buka Ruang Mediasi

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:48 WIB

Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice

Jumat, 12 Juni 2026 - 20:55 WIB

Niko Kilykily dan Grib Jaya Bela pengembalian Hak Tanah Ahli Waris Atas Club De Arjuna

Jumat, 12 Juni 2026 - 20:42 WIB

IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC

Jumat, 12 Juni 2026 - 12:59 WIB

Polda Metro Jaya Siapkan 6.088 Personel Jelang Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

Berita Terbaru