JAKARTA, Mediakarya – Informasi Direksi dan jajaran manajemen Transjakarta berangkat ke Bali untuk mengikuti latihan padel di tengah kerusuhan yang merusak sejumlah halte di Jakarta mendapat reaksi berbagai kalangan di ibukota.
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menilai keberangkatan puluhan pejabat Transjakarta untuk kegiatan yang terkesan rekreasi di tengah kondisi krisis dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak pantas, bahkan berpotensi menghamburkan biaya.
“Apalagi masyarakat Jakarta sedang menghadapi berbagai kesulitan, termasuk kondisi ekonomi yang berat, ditambah kerusakan fasilitas umum akibat aksi massa,” kata Sugiyanto lewat keterangan resminya, Selasa (2/9).
Menurut pria yang akrab disapa SGY ini Transjakarta adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang asetnya bersumber dari kekayaan daerah. Oleh karena itu, setiap tindakan direksi wajib memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan masyarakat pengguna layanan.
Sugiyanto juga menyoroti dampak politis dari isu ini jika terbukti benar. Maka citra positif Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan ikut tercoreng. Terlebih, Pramono sebelumnya mengumumkan bahwa sekitar 22 halte Transjakarta, baik BRT maupun non-BRT, dirusak oleh kelompok tak dikenal saat demonstrasi pekan lalu.
“Ketika pemimpin daerah sedang berupaya menenangkan publik, justru direksi BUMD terlihat melakukan kegiatan di luar kepentingan mendesak perusahaan,” ungkapnya.
Sugiyanto menambahkan, masyarakat Jakarta tentu dapat merasa kecewa dan marah serta menuntut Gubernur Pramono untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap para direksi.
“Menurut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pejabat publik maupun pimpinan BUMD harus siap menerima evaluasi kinerja, termasuk kemungkinan diberhentikan dari jabatan apabila terbukti melakukan kelalaian serius atau tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Namun demikian, jika informasi keberangkatan latihan padel di Bali ternyata tidak benar, maka publik perlu segera mengetahui klarifikasi resmi dari pihak TransJakarta.
“Transparansi menjadi kunci agar tidak timbul kesalahpahaman yang berlarut-larut dan agar nama baik Gubernur DKI Jakarta tidak tercoreng oleh isu yang tidak berdasar,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Direksi TransJakarta sebaiknya segera memberikan penjelasan terbuka, lengkap dengan alasan yang logis, agar publik memperoleh kepastian. Keputusan akhir mengenai sanksi, baik berupa pemberhentian maupun bentuk lainnya, sepenuhnya berada di tangan Gubernur DKI Jakarta sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan BUMD.
Berdasarkan penelusuran salah satu Media online, keberangkatan ke Bali itu diikuti sekitar 70 orang sejak pagi hingga malam hari. Sumber Media online tersebut mengatakan mereka berangkat ke Bali menggunakan pesawat berbeda pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Nama-nama yang disebut hadir antara lain Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza, Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Mayangsari Dian Irwantari, Kepala Divisi Komersial Yunki Syailendra, Kepala Divisi Swakelola Bayu Purbo, Direktur Operasional dan Keselamatan Daud Joseph, serta Kepala Divisi Pelayanan Era. (dri)
