Opini Pengamat Hukum: Tuduhan Pelecehan Verbal Digital terhadap Prof Karta Jayadi Perlu Diuji Ketat Secara Hukum

- Editor

Kamis, 22 Januari 2026 - 14:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

pengamat hukum, Yusuf Gunco

pengamat hukum, Yusuf Gunco

MAKASSAR, Mediakarya — Tuduhan kasus dugaan pelecehan verbal dan digital yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Karta Jayadi, menyita perhatian publik dan memantik perdebatan luas, khususnya terkait penerapan asas hukum dan dampaknya terhadap dunia pendidikan tinggi.

Pengamat hukum Dr. Yusuf Gunco, S.H., M.H., yang akrab disapa Yugo, menilai kasus tersebut harus disikapi secara hati-hati dan proporsional. Menurut dia, Prof. Karta Jayadi bukan hanya dikenal sebagai tokoh intelektual dengan rekam jejak akademik yang panjang, tetapi juga sosok yang memiliki keteguhan prinsip dan konsistensi dalam kepemimpinan.

“Prof. Karta Jayadi adalah figur akademisi yang cerdas, produktif secara intelektual, dan memiliki pendirian yang kuat. Itu yang saya kenal selama ini,” kata Yusuf Gunco dalam keterangannya, Selasa.

Meragukan Substansi Tuduhan

Yusuf mengaku tidak serta-merta mempercayai tuduhan dugaan kekerasan seksual yang dialamatkan kepada Prof. Karta Jayadi. Ia menyebut, secara personal ia mengenal Prof. Karta sebagai pribadi yang rendah hati dan mudah bergaul dengan berbagai kalangan.

“Saya mengenal beliau sebagai sosok yang humble, merakyat, bahkan sering berdiskusi santai di warung kopi bersama kolega. Karakter seperti itu tidak serta-merta sejalan dengan tuduhan yang kini beredar,” ujarnya.

Ia memandang, tuduhan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk mempertimbangkan posisi Prof. Karta Jayadi yang saat ini tengah berada pada puncak karier dan reputasi sebagai rektor UNM.

Baca Juga:  Bambang Hendarso Danuri: Sadap Presiden Adalah Pengkhianatan Sumpah Bhayangkara

Soroti Prinsip Pembuktian

Sebagai pengamat hukum, Yusuf menegaskan bahwa setiap tuduhan yang berimplikasi hukum harus tunduk pada prinsip dan asas hukum yang berlaku. Menurut dia, tuduhan pidana tidak dapat berdiri hanya pada opini atau asumsi publik, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang cukup dan meyakinkan.

“Hukum pidana mensyaratkan pembuktian yang jelas. Tuduhan harus diuji dengan alat bukti yang sah. Sejauh ini, saya belum melihat bukti yang mampu meyakinkan publik secara objektif,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijaga agar proses hukum tidak berubah menjadi penghakiman publik.

Dampak terhadap Dunia Pendidikan

Yusuf juga menyoroti potensi dampak lanjutan dari tuduhan tersebut terhadap stabilitas dan akselerasi pengembangan dunia pendidikan, khususnya di internal UNM. Menurut dia, kegaduhan berkepanjangan berisiko mengganggu iklim akademik dan konsentrasi sivitas akademika.

“Tuduhan seperti ini bukan hanya berpotensi mencoreng karier seseorang, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pengelolaan pendidikan tinggi,” ujarnya.

Dorong Proses Hukum Objektif

Di akhir pernyataannya, Yusuf Gunco menyatakan dukungan moral kepada Prof. Karta Jayadi dan mendorong agar proses penegakan hukum dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari tekanan opini publik.

“Jika dalam proses hukum ternyata bukti tidak mencukupi, maka secara prinsip hukum perkara tersebut harus dihentikan. Itu penting untuk menjamin hak dan kepastian hukum bagi Prof. Karta Jayadi,” tutupnya. (adt)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?
Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Tepis Isu Kudeta, Ketua DPD PAN Nias Selatan Tegaskan Satu Komando Dukung Zulkifli Hasan
Bukti Permulaan Cukup, Bareskrim Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar terhadap 4 Jenderal Polisi Terduga Pelaku Penyadapan Ilegal
Bareskrim Naikkan Kasus Dugaan Makar ke Penyidikan, Dirtipidum: Sudah Periksa 38 Saksi dan Ahli
Tingkatkan Kompetensi Digital, Dinas Pendidikan Nias Selatan Gelar Pelatihan Aplikasi Pendidikan Jenjang PAUD
Komisi III DPR Desak Kapolri Usut Tuntas Penyadapan Ilegal, Minta Tersangka Dijerat Pasal Makar

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 15:40 WIB

KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?

Jumat, 13 November 2026 - 15:32 WIB

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Jumat, 13 November 2026 - 13:31 WIB

Tepis Isu Kudeta, Ketua DPD PAN Nias Selatan Tegaskan Satu Komando Dukung Zulkifli Hasan

Jumat, 13 November 2026 - 08:11 WIB

Bukti Permulaan Cukup, Bareskrim Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar terhadap 4 Jenderal Polisi Terduga Pelaku Penyadapan Ilegal

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat kunjungan kerja ke Pemkot Bekasi

Daerah

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 Nov 2026 - 15:32 WIB