JAKARTA, Mediakarya – Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah total korban dilaporkan menembus angka 50.059 orang hingga September 2026, termasuk insiden terbaru di Karo, Blora, dan Sidoarjo, dan baru-baru ini kembali terjadi kasus keracunan yang menimpa 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Masalah kasus keracunan tersebut dinilai tidak hanya pada saat pembagian makanan, tetapi berawal dari pemilihan bahan baku, suhu penyimpanan, hingga kebersihan penjamah makanan.
Selanjutnya, pengelolaan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai masih lemah dan kurang mematuhi standar keamanan pangan (seperti HACCP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN)
Menanggapi sejumlah kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah terhadap siswa dan siswi setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan yang mendalam.
Sari menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyasar anak-anak, sehingga aspek keamanan, kualitas makanan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi prioritas utama.
“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” kata Sari Yuliati dalam keterangan persnya, Sabtu (12/9/2026).
Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan, termasuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan SOP secara disiplin.
Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, Sari meminta agar diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan.
“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” tegasnya.
Sari menambahkan, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, termasuk terhadap kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah.
“DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diberikan.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” pungkas Sari. (Fal)
