KOTA BEKASI, Mediakarya – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bekasi, dinamika internal partai berlambang beringin itu diwarnai isu dugaan praktik tidak beradab yang dinilai dapat menciderai marwah partai, di tengah sorotan publik terkait isu korupsi.
Hal tersebut menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan politik uang atau pemberian materi berupa kendaraan bermotor bagi Pengurus Kecamatan (PK) yang mendukung salah satu calon Ketua DPD tertentu.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Progress Indonesia, Idrus Mony, menegaskan bahwa mekanisme pemilihan Ketua DPD Golkar idealnya harus mengedepankan musyawarah mufakat, integritas, dan adu visi-misi, bukan didasarkan pada pemberian materi yang dapat merusak kualitas demokrasi internal partai.
Menurutnya, dalam konteks politik modern, memilih pemimpin yang bersih dari persoalan hukum, termasuk yang melibatkan lingkaran keluarga terdekat, menjadi faktor krusial bagi masa depan partai.
“Terlebih jika pemberian hadiah atau imbalan yang diberikan kepada PK tersebut dari salah satu calon yang saat ini keluarganya tengah menghadapi persoalan hukum, tentunya ini bakal menjadi celah bagi KPK untuk mengusut dari mana sumber uang tersebut,” ungkap Idrus kepada Mediakarya di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Ia melanjutkan, calon pimpinan yang memiliki resistensi atau beban opini publik terkait kasus korupsi yang menjerat keluarganya rentan menjadi sasaran empuk kampanye negatif dari lawan politik. Hal ini, kata dia, dapat menggerus suara partai dalam pemilu mendatang.
Untuk itu, Idrus mengingatkan kepada para PK yang dijanjikan akan mendapatkan kendaraan dari salah satu kandidat Ketua DPD Golkar Kota Bekasi jika mendukungnya pada Musda mendatang, agar berpikir ulang.
“Sebab hal itu akan menambah masalah baru dalam pengusutan dugaan korupsi yang saat ini tengah menjerat suami dari salah satu kandidat Ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Dan kami pastikan itu akan bermasalah dan bakal jadi temuan KPK,” tegas Idrus.
Idrus juga mengingatkan tim sukses salah satu kandidat calon Ketua DPD Golkar Kota Bekasi agar tidak memaksakan kehendak dalam menggiring PK untuk melakukan tindakan konyol yang hanya merugikan nama besar Golkar.
“Saat ini masyarakat semakin kritis terhadap isu integritas. Menampilkan wajah kepemimpinan yang bebas dari bayang-bayang kasus hukum dinilai sebagai langkah aman untuk membangun citra positif partai,” pungkasnya. (Ugy)
