Bappenas: Pemindahan IKN Wujud Pemerataan Ekonomi

- Editor

Jumat, 18 Februari 2022 - 22:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rudy S. Prawiradinata menyatakan bahwa selama 30-40 tahun terakhir, persebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi terpusat di Jawa, khususnya Jakarta dan Sumatera.

Karena itu, Pemerintahan Presiden Jokowi pun merancang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemindahan IKN tersebut, ujar Rudy, sudah dirancang sejak tahun 2017.

Hal itu ditegaskan Rudy dalam Webinar Nasional yang digagas oleh Moya Institute bertajuk ‘Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara’. “Beberapa tahun terakhir, kontribusi dari pulau Jawa terhadap perekonomian nasional adalah 58,75 persen. Oleh karena itu, pemindahan IKN ini bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan,” ujar Rudy, Jumat (18/2).

Karena itu, sambung Rudy, pemindahan IKN akan diiringi dengan pengembangan klaster-klaster ekonomi, untuk memicu terjadinya urbanisasi ke Kalimantan Timur. “Pertumbuhan penduduk di IKN sampai 2045 diperkirakan mencapai 1,7-1,9 juta jiwa,” ujar Rudy, dikutip dari merdeka.

Pada tahun yang sama, lanjutnya, pertumbuhan rata-rata investasi di IKN ditargetkan mencapai 11,9 persen. Sementara untuk keseluruhan wilayah Kalimantan Timur mencapai 4,2 persen.

Baca Juga:  Bappenas: Pemindahan IKN Pastikan Indonesia Emas 2045 Tercapai

“Penggerak ekonomi di IKN nantinya akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda,” tambah Rudy.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerhati Politik dan Isu-isu Strategis Prof Imron Cotan menyatakan bahwa standar yang ditetapkan oleh WHO agar zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai adalah 9 sampai 50 meter persegi.

Maka, sambung Imron, dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik setidaknya seluas sekitar 112,5 juta meter persegi, yang mana hal tersebut adalah mustahil, karena luas wilayah Jakarta hanya sekitar 661,5 kilometer persegi

Dan bila ruang yang memadai itu tak terpenuhi, maka potensi pecahnya kerusuhan sosial atau social unrest, tinggal menunggu waktu.

“Maka, tak heran apabila kerusuhan-kerusuhan sering terjadi di kota-kota besar, karena sempit dan padatnya penduduk cenderung membuat warga menjadi agresif. Apalagi sumber-sumber ekonomi terbatas”, kata Imron.

“Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dapat mencegah ledakan demografis, yang berwujud social unrest tersebut. Dan warga Kalimantan Timur yang saya temui beberapa waktu lalu pun sangat mendukung pemindahan IKN ini, karena akan menciptakan peluang ekonomi, yang berkeadilan,” demikian pungkas mantan Duta Besar RI Untuk Australia dan Republik Rakyat China (RRC) itu.(qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Tata Kelola Tambag Kian Amburadul, GNK Desak Prabowo Pecat Bahlil
Diduga Belum Ada Pelunasan, Pengalihan Saham Pendiri PT ACT Group Berujung Proses Hukum
Ikut Cawe Cawe Muktamar NU, Nusron Wahid Diduga Gelontorkan 180 Miliar
Dirjen Bea Cukai Menghadap Presiden Diperintahkan Berantas Penyelundupan Ilegal
Kritik Dijawab dengan Makian: Cermin Psikologi Kekuasaan yang Tak Sanggup Mendengar
Jadikan Ruang Terbuka Hijau, Pol PP Bongkar Puluhan Bangunan Liar di Puncak
Fahd Dicokok KPK, Loyalis Ranny Fahd Arafiq Galang Dukungan Maju  pada Musda Golkar Kota Bekasi
Pegawai Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Ditampung Agrinas, Qodari : Jadi PKWT BUMN 2 Tahun

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 14:08 WIB

Tata Kelola Tambag Kian Amburadul, GNK Desak Prabowo Pecat Bahlil

Rabu, 23 September 2026 - 12:38 WIB

Diduga Belum Ada Pelunasan, Pengalihan Saham Pendiri PT ACT Group Berujung Proses Hukum

Rabu, 23 September 2026 - 10:55 WIB

Ikut Cawe Cawe Muktamar NU, Nusron Wahid Diduga Gelontorkan 180 Miliar

Rabu, 23 September 2026 - 10:25 WIB

Dirjen Bea Cukai Menghadap Presiden Diperintahkan Berantas Penyelundupan Ilegal

Rabu, 23 September 2026 - 07:50 WIB

Kritik Dijawab dengan Makian: Cermin Psikologi Kekuasaan yang Tak Sanggup Mendengar

Berita Terbaru

Proses penambangan (Foto: Ist)

Ekonomi & Bisnis

Tata Kelola Tambag Kian Amburadul, GNK Desak Prabowo Pecat Bahlil

Rabu, 23 Sep 2026 - 14:08 WIB