JAKARTA, Mediakarya – Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap adanya kesenjangan besar antara besarnya belanja negara untuk dua program strategis Presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dengan manfaat ekonomi yang dirasakan pelaku UMKM.
Temuan itu disampaikan Ekonom INDEF yang juga Ketua Tim Riset MBG dan KDMP, Dzulfian Sjafrian, dalam paparan kajian berjudul “Sinergi MBG dan Koperasi Desa Merah Putih” yang dilakukan pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kajian ini merupakan survei primer tatap muka kepada 1.806 responden pelaku UMKM formal dan informal di seluruh Indonesia pada Agustus 2026. Riset ini disebut sebagai sumbangsih INDEF untuk penyempurnaan desain dua kebijakan yang berniat baik tersebut.
“Program MBG dan KDMP merupakan dua program strategis pemerintah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perluasan pasar bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keterlibatan UMKM, mengidentifikasi manfaat dan peluang ekonomi kedua program tersebut,” ujar Dzulfian.
Kesenjangan Jangkauan dan Keterlibatan
Dzulfian memaparkan, hasil riset menunjukkan kesenjangan yang tajam. Meskipun tingkat pengenalan program sangat tinggi, yakni 97 persen responden mengenal MBG dan program tersebut telah hadir di 92 persen desa/kelurahan responden, tingkat keterlibatan UMKM dalam rantai pasoknya sangat minim.
“Hanya 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal yang bermitra atau menjajaki kemitraan dengan MBG. Partisipasi dalam KDMP bahkan lebih rendah lagi,” ungkapnya.
Kesenjangan ini, kata Dzulfian, berdampak pada rendahnya efek pengganda ekonomi. Sekitar 80 persen UMKM mengaku belum melihat peluang usaha baru yang tercipta dari kedua program tersebut.
“Mengindikasikan rendahnya efek pengganda atau multiplier effect dari program ini,” jelasnya.
Bahkan, riset INDEF menemukan adanya efek substitusi yang merugikan. Sebanyak 22 persen responden melaporkan penurunan kegiatan usaha akibat kehadiran MBG, sedangkan hanya 5 persen yang mengalami peningkatan. Dampak negatif paling keras dirasakan oleh UMKM informal, seperti warung dan kantin sekolah.
“Temuan ini mengindikasikan terjadinya substitusi permintaan dan terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada pelaku tertentu, serta minimnya efek tetesan atau trickle-down effect dari kedua program ini,” tegas Dzulfian.
Belanja Harus Berputar di Ekonomi Lokal
Dzulfian menyimpulkan, besarnya belanja pemerintah yang mencapai ratusan triliun rupiah tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Efektivitas program sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok sekaligus meminimalkan dampak persaingan terhadap usaha yang telah beroperasi.
“MBG dan KDMP perlu dirancang sebagai satu ekosistem agar manfaatnya dirasakan UMKM lokal. Belanja program perlu berputar di ekonomi lokal. KDMP bisa menjadi jembatan UMKM ke rantai pasok MBG,” ujarnya.
Untuk itu, INDEF merekomendasikan lima langkah perbaikan kebijakan:
Pertama, membuka data kebutuhan pasokan per dapur MBG dan KDMP secara transparan agar UMKM bisa mempersiapkan diri.
Kedua, menetapkan target belanja yang wajib berasal dari UMKM lokal.
Ketiga, menerbitkan kontrak berjangka standar yang bisa menjadi dasar pembiayaan bagi UMKM di perbankan.
Keempat, membuka jalur naik kelas bagi UMKM informal agar bisa masuk ke ekosistem formal.
Kelima, memitigasi efek substitusi dengan menjadikan kantin sekolah sebagai mitra dapur MBG dan menjadikan KDMP sebagai grosir bagi warung-warung kecil.
“Jika rekomendasi ini dilakukan, dampak ekonomi MBG dan KDMP dapat tersebar secara lebih luas dan merata, tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pemasok besar,” pungkas Dzulfian.
