JAKARTA, Media Karya – Keberadaan mobil bus anti korupsi yang beberapa hari lalu berseliweran di sejumlah ruas jalan Jakarta menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.
Keberadaan bus anti korupsi itu hanya sebagai sarana sosialisasi atau fasilitas masyarakat untuk mengadukan temuan tindak pidana korupsi di Jakarta.
Hal itu yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Rasyidi saat berbincang dengan wartawan, Kamis (11/5).
“Hingga kini. Saya masih belum mengetahui apakah keberadaan mobil bus tersebut untuk sekedar sosialisasi atau tempat pelaporan adanya dugaan korupsi di lapisan terbawah,” ujar Rasyidi.
Jika hal itu untuk menerima laporan. Rasyidi menilai itu akan menimbulkan kekisruhan di masyarakat.
“Saya khawatir justru akan menimbulkan fitnah karena akan ada laporan yang tanpa data. Itu yang harus diantisipasi,” katanya.
Karenanya, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI itu pun tidak ingin berspekulasi terhadap keberadaan mobil bus anti korupsi yang diluncurkan Pemda DKI Jakarta. Apalagi, dikatakan Rasyidi dalam hal membahas persoalan diperlukan data yang akurat dan tidak terbantahkan.
“Kalau saya ditanyakan efektifitas dari keberadaan mobil bus anti korupsi. Kita lihat saja kedepannya, tentunya Pemda akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan bus anti korupsi tersebut,” ungkapnya.(dri)
