JAKARTA, Mediakarya – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof. Didik J Rachbini, menilai keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa dipotret dari satu indikator saja, yakni data Purchasing Managers’ Index (PMI) yang terus menurun.
Data yang dirilis S&P Global menunjukkan PMI Indonesia berada di level 46,9 pada Juni 2026, jauh di bawah level indeks 50 persen. “Angka ini menjadi indikasi sektor industri nasional sudah lama sakit dan kini masuk zona bahaya merah, meski ekonomi secara keseluruhan tumbuh 5,61 persen pada kuartal lalu,” kata Didik, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Minggu (5/7/2026).
Didik membandingkannya dengan Vietnam yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8 persen, dengan faktor pendukung utama adalah sektor industri yang dikembangkan dalam 2-3 dekade terakhir. Dia menyebut Vietnam membuat kebijakan ramah investasi dan membangun sektor industri sehingga ekonominya bertransformasi menjadi negara industri baru.
Hasilnya, kata Didik, Bank Dunia memasukkan Vietnam sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income country) pada Juli 2026, dengan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita mencapai sekitar 4.970 dollar AS, melampaui ambang batas 4.636 dollar AS.
“Sektor Industri Indonesia sudah lama terombang-ambing tidak mempunyai pijakan kebijakan yang jelas. Data PMI manufaktur yang menurun ke zona kontraksi ini memang buah dari kebijakan yang absen terhadap sektor industri dan investasi,” kata Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina ini.
Selain absen kebijakan industri, lanjut dia, dunia usaha menghadapi tekanan biaya yang karena faktor geopolitik global dan faktor domestik. “Dunia usaha tidak akan berinvestasi selama tidak kebijakan yang jelas, hambatan birokrasi yang ruwet dan insentif yang tidak memadai untuk menjadikan industri tumbuh pesat,” jelasnya.
Didik menyebut ada juga faktor daya beli masyarakat yang menurun. Namun, hal itu terjadi karena sektor industri mengkerut dan ekonomi secara keseluruhan tidak cukup menyediakan kesempatan kerja produktif. Menurut dia, masalah ini seperti lingkaran setan sehingga upaya memutusnya tidak lain adalah transformasi struktur industri, deregulasi, dan debirokratisasi agar dunia usaha, utamanya industri, bisa berkembang
“Praktek kebijakan terbaik sudah dijalankan pemerintah pada tahun 1980-an dan 1990-an yang menghasilkan ekonomi tumbuh 7-8 persen dan sektor industri tumbuh 10-12 persen. Tetapi kebijakan seperti ini tidak atau belum mampu dijalankan kembali,” jelasnya.
Didik menyebut kebijakan seperti itulah yang dijalankan Vietnam sehingga sekarang sudah melompat menjadi negara industri berpendapatan menengah atas. Sebaliknya, kata dia, Indonesia tidak pernah secara konsisten menjalankan kebijakan transformasi struktural dan deregulasi serupa, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi berhenti di tingkat moderat 5 persen tanpa dukungan sektor industri yang kuat.
“Jika diteliti tingkat pertumbuhan tiap kuartal dari masing-masing sektor, maka sektor industri mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Ini menandakan alarm bahasa, persis sama dengan indikasi data PMI yang menurun pada saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Didik, Vietnam sebaliknya membuat kebijakan transformasi struktur ekonomi dengan strategi industri, yaitu masuk dulu ke rantai produksi global, baru naik kelas secara bertahap. “Strategi industri Vietnam adalah strategi outward looking, persis sama dengan yang dilakukan Indonesia pada tahun 1980-an,” ujarnya.
Menurut Didik tahapannya adalah menarik FDI yang berkualitas. Hal itu berbeda dengan Indonesia yang menarik investasi tidak berkualitas, seperti restoran, jasa perdagangan, pengemasan, dan lainnya. “Di Vietnam investassi diarahkan ke pasar ekspor tetapi mengembangkan industri domestik. Yang paling penting adalah proses transfer teknologi dan pengembangan inovasi di alam kebijakan tersebut,” jelasnya.
Didik menyebut Indonesia kini kalah dengan Vietnam yang pada tahun 1970-an rakyatnya masih mengungsi terlunta-lunta di Pulau Galang dan Rempang. Dia memperingatkan, jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak ada perbaikan iklim usaha, Indonesia bisa menjadi negara sakit di ASEAN.
Sebaliknya, kata Didik, Vietnam kini tak hanya menjadi negara berpendapatan menengah atas, tetapi juga mulai memasuki fase yang disebut sebagian pengamat sebagai “Đổi Mới 2.0”, yakni transisi dari ekonomi berbasis upah murah menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi dengan nilai tambah industri yang tinggi.
“Berbeda dengan Indonesia, dalam waktu yang tidak lama dan dengan tingkat pertumbuhan 8 persen, negara ini bisa melewati jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap),” pungkas Didik. (Supri)
