Legislator Dukung Laporan Dugaan Korupsi PT Garuda Indonesia

- Penulis

Jumat, 14 Januari 2022 - 10:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawat Garuda (ist)

Pesawat Garuda (ist)

JAKARTA, Mediakarya – Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung mendapat apresiasi dari wakil rakyat.

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengatakan, selain akan melaporkan Garuda Indonesia, Erick Thohir juga diminta mengambil tindakan kepada perusahaan BUMN lainnya, karena berpotensi meerugikan negara.

“Mengapa (perusahaan BUMN harus ditindak)? Karena (potensi merugikan negara) itu sudah (terjadi selama) puluhan tahun. Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi, termasuk BUMN yang lain dan lembaga-lembaga tinggi yang lain harus sering diperiksa tidak hanya Garuda. Nah ini adalah (kasus yang) sistematis,” tegas Rudi sebagamana dilansir dari parlementaria, Jumat (14/1/2022).

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, untuk menghindari potensi adanya korupsi di tubuh perusahaan BUMN, sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI selayaknya melipatgandakan pengawasan. Rudi mengakui, selama ini pengawasan kepada perusahaan BUMN terlalu renggang.

Untuk itu, ia mengimbau Komisi VI DPR RI untuk memperbanyak pengawasan kepada BUMN, bukan hanya menemui Menteri BUMN. Selain kepada Garuda, pemeriksaan juga harus dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga:  Abraham Samad Pesimis 58 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Bisa Bekerja Optimal di Polri

“Tapi selain Garuda, harus ada pihak lain yang diperiksa dan dilaporkan lagi menurut saya. BPK juga harus dipanggil dan dipertanyakan tugasnya selama ini dalam memeriksa keuangan negara dan BUMN yang setiap tahun dilakukan. BPK yang sudah bertugas mengaudit dan memeriksa, mana hasil pemeriksaan mereka? Kok bisa selama 10 tahun hasilnya baik, tapi nyatanya sekarang keuangannya bobrok. Seperti Jiwasraya, Asabri, juga rugi triliunan, tapi hasil audit BPK kenapa baik-baik saja?” tanya legislator dapil Sumatera Utara III ini.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan kasus korupsi di lingkungan Garuda Indonesia ke Kejagung pada Selasa (11/1/2022). Kasus korupsi itu diduga berkaitan dengan pembelian pesawat ATR 72 seri 600. Erick mengatakan, laporan ini bukan hanya sekadar tuduhan. Ia mengaku telah mengantongi bukti. Menurut Erick, sebelum laporan ini ia buat, sudah dilakukan investigasi. Dari hasil investigasi didapatkan data-data valid mengenai dugaan korupsi dalam pembelian pesawat ATR 72 seri 600.**

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Jelang HUT Bhayangkara, Polres Nias Selatan Gelar Upacara Larung Bunga di Pelabuhan Baru
Pemkot Masih Ragu Dengan Tindakan Tegas, Tanggul GGC Tetap Berdiri
Pemadaman di Sumatera dan Jawa, Publik Pertanyakan Ketahanan Sistem Kelistrikan Nasional
Bupati Tabanan Buka Parade Gebogan dan Baleganjur 2026 di Ulun Danu–The Blooms, Dorong Wisata Budaya Bali
HUT Jakarta ke 499, Gubernur Pramono Beberkan Keberhasilan di Depan DPRD
Hanya Fokus pada Satu Warna, KPK Dituding Gagal Sidik Kasus Tipikor Bea Cukai
Polres Metro Jaksel Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Publikasi Kementan, Panggil Pihak Tempo untuk Klarifikasi
Interpol Polri Berhasil Pulangkan Buronan Red Notice Dari Maroko
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 18:39 WIB

Jelang HUT Bhayangkara, Polres Nias Selatan Gelar Upacara Larung Bunga di Pelabuhan Baru

Selasa, 23 Juni 2026 - 06:58 WIB

Pemadaman di Sumatera dan Jawa, Publik Pertanyakan Ketahanan Sistem Kelistrikan Nasional

Senin, 22 Juni 2026 - 20:40 WIB

Bupati Tabanan Buka Parade Gebogan dan Baleganjur 2026 di Ulun Danu–The Blooms, Dorong Wisata Budaya Bali

Senin, 22 Juni 2026 - 17:24 WIB

HUT Jakarta ke 499, Gubernur Pramono Beberkan Keberhasilan di Depan DPRD

Senin, 22 Juni 2026 - 16:35 WIB

Hanya Fokus pada Satu Warna, KPK Dituding Gagal Sidik Kasus Tipikor Bea Cukai

Berita Terbaru

Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah menyoroti PRJ. (Foto: dri)

DKI

Banyak Keluhan, PRJ Harus Dievaluasi Secara Menyeluruh

Selasa, 23 Jun 2026 - 15:32 WIB