BEKASI, Media Karya – Puluhan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (PK PMII UBHARA JAYA BEKASI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemerintahan Kota Bekasi terkait ketidakjelasan Dana Hibah Periode 2021-2022 dan tidak transparannya pemilihan Ketua KPAD Kota Bekasi, Senin (13/9/2023).
Massa mendesak Walikota Kota Bekasi untuk mengevaluasi SK KPAD 2023-2028, diduga Tim Pansel tidak independent dan tidak patuh terhadap PERWAL 28A Tahun 2018 tentang Administrasi Calon Ketua KPAD. Tidak hanya itu, massa juga mendesak KPAD untuk mentransparansikan Dana Hibah 2021-2022 yang harus dipertanggung-jawabkan dan terindikasi adanya dugaan bagi-bagi kue dalam prosesi Dana Hibah tersebut.
Pendemo juga meminta kepada Tim Pansel untuk transparansi terkait prosesi pemilihan KPAD Kota Bekasi Tahun 2023-2028.
“Terdapat dugaan dana hibah ratusan juta yang masuk ke KPAD Kota Bekasi dan tidak ada transparansi dari internal KPAD untuk apa dana hibah tersebut digunakan” ujar Fauzi dalam orasinya. Senin, (13/9/2023)
Selain itu, massa juga mendesak Tim Pansel untuk bertanggung jawab atas kecacatan dalam administrasi dan menuntut Walikota Bekasi untuk mengevaluasi SK KPAD 2023-2028.
“ini suatu bentuk kekecewaan kami terhadap KPAD yang seharusnya menjadi lembaga yang membentuk generasi yang lebih baik, namun di dalam pemilihannya dapat kecacatan dan dugaan lainnya” ujar Tiar dalam orasinya, Senin (13/9/2023).
