SURABAYA, Mediakarya – Pemerintahan melalui kementerian atau instansi terkait diminta untuk menyatakan kejadian luar biasa (KLB) terkait maraknya sebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi.
Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur, Muthowif menilai bahwa sudah waktunya pemerintah menyatakan bahwa wabah PMK itu sudah merupakan KLB. Pasalnya wabah PMK pada sapi sudah hampir semua kota/Kabupaten yang ada di Jawa Timur.
Untuk menghindari penyebaran PMK lebih banyak lagi, mengingat Jawa Timur sebagai penghasil ternak terbanyak dan mensuplay kebutuhan sapi nasional. PPSDS mendesak kementerian dan instansi terkait harus lebih serius dalam menangani hewan yang terdampak atau hewan yang terinfeksi PMK.
“Hal itu dilakukan guna mengindari kerugian lebih besar para peternak tradisional dalam menghadapi idul Fitri. Karena PMK yang sekarang lebih dahsyat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Muthowif dalam keterangannya kepada Mediakarya, Selasa (14/1/2025).
Untuk itu kata Muthowif, Kementan harus segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mengurangi sebaran PMK, melalui pemberian vaksinasi yang berkualitas pada setiap sapi secara gratis dan vaksin yang sesuai dengan kondisi sapi di Indonesia, bukan asal vaksin PMK diberikan ke sapi milik peternak tradisional.
Selain itu, Kementan harus berani mengurangi pergerakan sapi baik antar kota/kabupaten bahkan antar provinsi, jika pemerintah tetap menyuplai kebutuhan nasional, maka harus memberlakukan syarat Surat Keterangan Sehat (SKS) pada setiap sapi yang keluar dari kandang dibawa ke provinsi lain.
“Sebab jika kondisi seperti sekarang dibiarkan, saya kawatir para peternak rakyat tradisional tidak mau memelihara sapi lagi. Karena resiko PMK yang menjadi penyebab kematian sapi di mana-mana,” jelas Muthowif.**
