JAKARTA, Mediakarya – Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp404,24 dari pagu sebesar Rp744 triliun ternyata masih banyak sisa anggaran yang belum terserap.
Persoalan itu pun mendapat sorotan dari anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Dia mengungkapkan, di 3,5 bulan terakhir tahun 2021, ada sisa anggaran sebesar Rp348,85 triliun atau setara 46,8 persen yang belum terserap.
Oleh karenanya ia meminta pemerintah segera membuat strategi dengan mencari akar masalah dan solusinya. Seain itu, pihaknya juga menyarankan kepada pemerintah agar segera melakukan evaluasi.
Menurutnya, evaluasi yang dimaksudkan meliputi kegiatan pengawasan berkala pada program PEN dilakukan, dan bagaimana pendampingan program PEN mulai dari perencanaan, pencairan anggaran, dan pelaksanaan program di masing-masing klaster yang ada di kementerian/lembaga dilakukan.
“Sebenarnya sejak bulan Juni sudah bisa terbaca bahwa serapan PEN masih cukup rendah, di mana per 8 Juni serapannya baru sebesar 31,2 persen. Jika dihitung dalam 4 bulan terakhir, terjadi kenaikan angka serapan 22 persen,” kata Anis dalam keterangan persnya, Selasa (28/9/2021).
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini pun mempertanyakan kegiatan belanja di kementerian/lembaga yang seharusnya sudah dipersiapkan dengan matang dan serapannya terealisasi dengan baik.
“Serapan anggaran di kementerian/lembaga perlu dipertanyakan karena anggaran tersebut sudah dialokasikan dari APBN. Dan seharusnya perencanaan program PEN masing-masing klaster di kementerian/lembaga sudah siap dan matang,” ungkapnya.
Anis berharap anggaran PEN yang sedianya untuk pemulihan kondisi Indonesia akibat pandemi, benar-benar dikelola secara optimal. Menurutnya, selama mengikuti aturan baik undang-undang maupun ketentuan di bawahnya, pejabat pemerintah tidak perlu takut karena anggaran PEN sudah ditetapkan melalui APBN.
“Kita juga berharap tidak ada ketakutan berlebih dari pejabat pelaksana atau pembuat komitmen terhadap risiko berurusan dengan BPK atau KPK,” katanya.
Sementara itu, terkait serapan klaster kesehatan yang masih minim, ia juga berharap tidak akan berpengaruh buruk ke target vaksinasi dari Presiden yakni 70 persen pada akhir tahun.
“Kita doakan dan dukung target vaksinasi tercapai karena itu salah satu upaya kita untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, mendorong terbentuknya herd immunity, dan tentu saja meminimalkan dampak ekonomi dan sosial di masyarakat,” pungkasnya. (dji)
