JAKARTA, Mediakarya – Para pemuja dan pendukung mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya sudah kehilangan nalarnya terkait pernyataannya agar Presiden Prabowo Subianto melayangkan surat protes ke Belanda.
Hal tersebut menyusul dengan hasil survei Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang merupakan jaringan jurnalis investigasi global dengan staf di enam benua itu menempatkan Joko Widodo sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia.
Bahkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diketuai oleh anak bungsu Jokowi itu menyebut OCCRP sebagai organisasi penyebar berita bohong. Karena metodologis, publikasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara pada pilpres 2019 lalu, saat pasangan Jokowi-Ma’ruf berhadapan dengan Prabowo-Sandi, pendukung Jokowi menggunakan isu skandal Panama dan Paradise Papers yang menyeret nama Prabowo dan Sandiaga.
“Padahal sebelumnya OCCRP memiliki rekam jejak dalam mengungkap skandal korupsi dunia antara lain Panama Papers, Paradise Papers, dan Pandora Papers. Sementara isu Panama Papers pernah dipakai juga oleh kelompok pendukung Jokowi saat pilpres 2019 untuk menyerang kubu Prabowo,” kata direktur eksekutif Center of Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada Mediakarya, Sabtu (18/1/2025).
Namun saat OCCRP menempatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia, pendukung Jokowi justru menuding bahwa data yang diperoleh OCCRP itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Mungkin lain soal jika OCCRP itu berhasil membongkar kasus yang menimpa lawan politik Jokowi, boleh jadi para pendukungnya mengatakan bahwa OCCRP merupakan organisasi kredibel. Ini artinya kelompok pendukung Jokowi itu memiliki standar ganda,” katanya.
Untuk itu, Uchok meminta agar Presiden Prabowo Subianto tidak terkecoh dengan “jebakan Batman” kelompok Jokowi, terlebih lagi melakukan tindakan konyol melayangkan surat protes kepada OCCRP.
“Justru Presiden Prabowo harus mendengar aspirasi publik terkait dengan adanya sejumlah dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya harus diungkap dengan terang-benderang. Jangan sampai ada kesan bahwa Prabowo melindungi Jokowi dan keluarganya karena sebagai politik balas budi lantaran memenangi pilpres,” pungkasnya.
Sebelumnya, pendukung dan simpatisan Jokowi Haidar Alwi meminta Presiden Prabowo Subianto melayangkan nota protes resmi kepada pemerintah Belanda terkait riset Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menurut Alwi, hasil riset OCCRP telah melecehkan Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan mantan presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan.
“Dengan segala hormat saya memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan Kementerian Luar Negeri melayangkan nota protes secara resmi kepada pemerintah Belanda terkait riset OCCRP. Hal itu demi menjaga harga diri dan kehormatan bangsa di mata dunia agar tidak mudah dilecehkan oleh siapa pun,” ujar Alwi kepada wartawan, Jumat (17/1/2025).
Menurut Alwi, Jokowi adalah presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia melalui pemilu yang sah. Karena itu, kata dia, pelecehan terhadap Jokowi adalah pelecehan terhadap negara, pemerintah dan mayoritas rakyat Indonesia.
“Jika sekarang Jokowi, bukan tidak mungkin di masa depan OCCRP atau lembaga lainnya menyasar Presiden Prabowo Subianto,” tandas Alwi.**
