BOGOR, Mediakarya – Musyawarah Nasional ((Munas) ke -IV Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berlangsung di Golden Boutique Hotel Jakarta pada 17-19 September 2021 lalu.
Selain adanya pergantian nakhoda Ketua Umum DPP Apdesi dari H Sindawa Tarang ke H Surta Wijaya, juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang harus disampaikan ke pemerintah.
“Adapun rekomendasi yang akan disampaikan pendidikan kepala desa (kades) harus SMA, penggunaan dana desa menjadi kewenangan desa, calon kepala desa boleh tunggal, adanya advokasi/perlindungan hukum dan ada biaya operasional kades,” ungkap Sekretaris Apdesi Kabupaten Bogor Ismail kepada media ini, Selasa (21/9/2021).
Ismail berharap, beberapa rekomendasi yang akan di ajukan ke pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri) dan Kementrian Desa (Kemendes) dapat terakomodir.
“Kami berhadap pemerintah dapat menerima dan mengabulkan usulan ini, agar roda pemerintah desa berjalan maksimal,” harapnya. (ded/rzk)
