Perlunya Keseimbangan Pembangunan KEK Jadi Prioritas Pertumbuhan Ekonomi Bali

- Penulis

Jumat, 22 Mei 2026 - 18:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Gde Sumarjaya Linggih (FOTO: vdi)

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Gde Sumarjaya Linggih (FOTO: vdi)

DENPASAR, Mediakarya – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Gde Sumarjaya Linggih, meminta pemerintah tidak lagi memusatkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk KEK sektor keuangan, di Bali Selatan.

Politisi yang akrab disapa Demer itu mendorong agar pengembangan KEK baru diarahkan ke Bali Utara, Bali Barat, atau Bali Timur demi pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antardaerah di Bali.

Menurutnya, pembangunan yang terlalu terpusat di wilayah selatan telah memicu berbagai persoalan seperti kemacetan, kepadatan penduduk, hingga tekanan sosial bagi masyarakat lokal.

“Kalau masih di Bali Selatan itu berarti menjerumuskan orang Bali pada posisi ketimpangan yang tinggi,” ujar Demer, Jumat (22/5/2026).

Baca Juga:  Bank Jakarta Hadir di ”Pasar Malem Narasi 2025”, Dorong Transaksi Non-Tunai Lewat Cara Kreatif dan Inklusif

Ketua DPD Golkar Bali tersebut menilai kehadiran KEK bukan hanya soal investasi, tetapi mampu menciptakan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata, hotel, restoran, hingga peluang usaha baru.

Demer juga mengingatkan kajian pemerintah sejak lama telah merekomendasikan pembatasan pembangunan di Bali Selatan agar keseimbangan wilayah tetap terjaga.

Karena itu, ia meminta proyek-proyek baru mulai diarahkan ke Bali Utara, Timur, dan Barat yang dinilai masih memiliki ruang pengembangan luas.

Meski demikian, ia menegaskan proyek yang sudah mengantongi izin di Bali Selatan tetap dapat dilanjutkan. (CVS)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Statistikulasi & Cerita Produksi Beras Indonesia yang “Wow”
Hari Kedua The 9th Intergovernmental Group og Exoert on Consumer Protection Law and Policy,  BPKN RI Sampaikan Sejumlah Poin Penting Tentang Perlindungan Konsumen
Menguji Keberpihakan Jokowi, PSI, PDIP atau Prabowo dalam Kasus Rempang–Galang
Hadiri Sidang IGE ke-9 UNCTAD di Jenewa, BPKN RI Dorong Penguatan Perlindungan Konsumen Berbasis Teknologi
itel POWER 80 Hadir untuk Pengguna Aktif, Tawarkan Baterai Jumbo dan Underwater Recording
Stok Sapi Hidup Menipis, Pedagang Daging Jawa Timur Kembali Bergejolak
Urgensi Cadangan Beras Pemerintah Multikualitas
MinyaKita Diduga Berbau Solar, Ketua BPKN RI: Harus Diusut Tuntas, Keselamatan Konsumen Adalah Prioritas
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:39 WIB

Statistikulasi & Cerita Produksi Beras Indonesia yang “Wow”

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:32 WIB

Hari Kedua The 9th Intergovernmental Group og Exoert on Consumer Protection Law and Policy,  BPKN RI Sampaikan Sejumlah Poin Penting Tentang Perlindungan Konsumen

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:16 WIB

Menguji Keberpihakan Jokowi, PSI, PDIP atau Prabowo dalam Kasus Rempang–Galang

Rabu, 8 Juli 2026 - 07:00 WIB

Hadiri Sidang IGE ke-9 UNCTAD di Jenewa, BPKN RI Dorong Penguatan Perlindungan Konsumen Berbasis Teknologi

Selasa, 7 Juli 2026 - 19:20 WIB

itel POWER 80 Hadir untuk Pengguna Aktif, Tawarkan Baterai Jumbo dan Underwater Recording

Berita Terbaru