JAKARTA, Mediakarya – Di tengah wacana interpelasi pelaksanaan formula E. Kinerja anak buah gubernur DKI kembali menjadi sorotan. SKPD yang dalam proses penganggaran cenderung meminta dana besar. Kenyataannya, tidak bisa merealisasikan anggaran yang disediakan oleh DPRD di APBD DKI. Dari evaluasi yang dilakukan selama 8 bulan di 2021, SKPD hanya bisa menyerap 73 persen selama setahun dari anggaran yang disediakan.
“Hasil evaluasi yang kita lakukan menggambarkan seperti itu. Permintaan anggaran yang besar, ternyata tidak bisa direalisasikan dengan baik oleh pemda. Ini sangat kita sesalkan,” ungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi yang juga politisi PDIP itu.
Padahal, kata Rasyidi Komisi C sebagai mitra kerja pemda. Setiap bulannya melaksanakan rapat koordinaai untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan.
“Sebulan sekali rapat pertemuan bertemu dengan mitra kerja untuk mendiskusikan kendala mereka apa. Kenapa tidak tercapai target. Tapi sayangnya, upaya evaluasi yang dilakukan bersama legislatif tidak juga bisa mendongkrak kinerja anak buah gubernur,” sesalnya.
Tidak hanya itu, anggota dewan yang terpilih dari dapil Jaktim ini pun menyesalkan minimnya pendapatan daerah, dari target yang diproyeksikan.”Pendapatan saat ini hanya 24 persen dari target. Penerapan online sistem pun di DKI ternyata masih sulit untuk mendongkrak pendapatan daerah,” tegasnya. (Yan)
