PT Pupuk Indonesia Dituding Bangun Pencitraan di Tengah Isu Korupsi

- Editor

Minggu, 16 Maret 2025 - 11:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah.

Direktur eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah.

BANDUNG, Mediakarya – PT Pupuk Indonesia dinilai tengah membangun pencitraan di tengah isu korupsi yang tengah menjadi sorotan publik.

Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, mengatakan bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan PT Pupuk Indonesia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai hanya bentuk sandiwara untuk membangun citra bersih.

Padahal, kata Iskandar, berdasarkan temuan di lapangan ada dugaan kuat perampokan uang negara senilai Rp8,3 triliun yang melibatkan petinggi perusahaan tersebut.

“Membuat klarifikasi ke KPK dan Kejagung atas berita yang ramai selama ini buat apa? Lalu membuat MoU mendukung dua lembaga itu dalam pemberantasan korupsi juga buat apa? Habis merampok uang negara, terus kalian bertindak seolah malaikat palsu yang bersih? Ini lucu, seperti dagelan yang disajikan kepada publik,” ungkap Iskandarsyah saat berbicara di Bandung, Sabtu (15/3/2025).

Iskandarsyah juga menantang PT Pupuk Indonesia untuk berhadapan langsung dengannya beserta tim yang memiliki data terkait dugaan korupsi tersebut.

“Kalau mau klarifikasi, ya sama-sama nanti bersama saya dan kawan-kawan, di hadapan kita selaku pemegang data atas perampokan uang negara sebesar Rp8,3 triliun. Wong kita yang punya kok datanya!” tambahnya.

Selain itu, dia juga menilai bahwa klarifikasi yang dilakukan PT Pupuk Indonesia ke KPK dan Kejagung tidak memiliki dasar objektif, kecuali jika ada konfrontasi langsung dengan pihak yang memiliki bukti.

Baca Juga:  Dirut PT AMKA Apresiasi 3 Konsep Besar Pembangunan Kawasan IKN Di Kaltim

“Kalau tiba-tiba hadir ke KPK dan Kejagung lalu klarifikasi kalian bersih, itu subjektif. Kalau memang siap dikonfrontir bersama kami, maka kami akan siap kapan pun! Tapi konsekuensinya, PT Pupuk Indonesia harus mengakui tindak pidana itu dan siap menerima sanksinya,” tantang Iskandarsyah.

Iskandarsyah dan timnya terus mendorong Presiden Prabowo Subianto agar segera menginstruksikan Jaksa Agung untuk memeriksa Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia. Ia menegaskan bahwa dua orang ini harus segera ditetapkan sebagai tersangka, terlepas dari kedekatan mereka dengan salah satu eksekutif pembantu Presiden Prabowo.

“Sekali lagi saya sampaikan, ini uang negara, uang rakyat, bukan uang nenek moyang mereka-mereka!” ujarnya dengan nada keras.

Meski begitu, Iskandarsyah tetap optimis mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya bersih-bersih dari korupsi.

“Kita masih optimis mendukung Pak Prabowo, Jaksa Agung, dan Kapolri dalam setiap penanganan hukum di negara ini. Rakyat sudah cukup dan sering disakiti, jadi jangan buat kemarahan rakyat menjadi besar dan akhirnya meletup,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar Indonesia benar-benar melawan segala bentuk kejahatan perampokan uang negara di era kepemimpinan Prabowo.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Jangan Hanya Tangkap Operator, Kapolri Didesak Seret Dalang di Balik Kasus Penyadapan Ilegal
Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan
Abdul Rasyid: APBN 2026 Bukan Sekadar Kejar Pajak Rp514 Triliun, Tapi Soal Keadilan Fiskal dan Kekayaan Alam
KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi
Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?
Bukti Permulaan Cukup, Bareskrim Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar terhadap 4 Jenderal Polisi Terduga Pelaku Penyadapan Ilegal

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 21:25 WIB

Jangan Hanya Tangkap Operator, Kapolri Didesak Seret Dalang di Balik Kasus Penyadapan Ilegal

Sabtu, 14 November 2026 - 18:48 WIB

Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Abdul Rasyid: APBN 2026 Bukan Sekadar Kejar Pajak Rp514 Triliun, Tapi Soal Keadilan Fiskal dan Kekayaan Alam

Jumat, 13 November 2026 - 15:40 WIB

KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Berita Terbaru

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung.

Opini

Timang-Timang Pengganti Gibran

Minggu, 15 Nov 2026 - 18:30 WIB