JAKARTA, Mediakarya – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa 76,2 persen responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.
Hal itu berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan mulai 23 November-1 Desember 2023 terhadap 1.200 responden dengan oversample di 15 provinsi mencapai 5.380 responden, dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
“Mayoritas warga menjawab cukup atau sangat puas atas kinerja Joko Widodo sebagai presiden. Sangat puas 12,9 persen dan cukup puas 63,3 persen. Kalau kita jumlahkan maka angkanya di 76,2 persen yang cenderung puas dengan kinerja Presiden Jokowi,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta, Sabtu.
Rizka menjelaskan alasan terbanyak responden survei mengaku puas terhadap kinerja Jokowi dikarenakan adanya pemberian bantuan kepada rakyat kecil. Alasan tersebut, kata dia, mencapai 33,6 persen.
“Lalu alasan membangun infrastruktur jalan, jembatan, bendungan 25,1 persen. Ada lagi alasan lain adalah orangnya merakyat 8,9 persen, kinerjanya sudah bagus tetapi lebih sedikit lagi 8,8 persen, dan alasan-alasan lainnya,” katanya.
Sementara itu, menurut Rizka, 21,9 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja Jokowi. Adapun alasan terbanyak dari responden yang mengaku tidak puas adalah dikarenakan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok.
“Kebutuhan harga pokok meningkat 23,8 persen di antara yang tidak puas menjawab ini. Kemudian, bantuan tidak merata 18,9 persen yang tidak puas menjawab ini. Kemudian kemiskinan tidak berkurang 9,5 persen, dan lapangan kerja atau pengangguran 9 persen,” ujarnya, dilansir dari antara.
Survei nasional Indikator Politik Indonesia menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Sementara itu, dilakukan oversample di 15 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua, sehingga total sampel mencapai 5.380 responden.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1200 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sementara toleransi kesalahan di wilayah oversample sebagai berikut; Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan masing-masing sampel 400 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Kemudian Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta dan Banten dengan masing-masing sampel 350 responden, serta Bali, NTT, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan berjumlah 360 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 5,3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Selanjutnya Riau dan Sumatera Selatan dengan masing-masing sampel 300 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 5,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sementara Provinsi Papua dengan sampel 100 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 10 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (sm)
