JAKARTA, Mediakarya – Direktur Eksekutif Etos Indonesua Institute Iskandarsyah, menilai wacana reformasi di tubuh Polri merupakan bentuk respon Presiden Prabowo Subianto atas menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara tersebut.
“Wacana reformasi Polri merupakan dorongan publik. Diharapkan Kapolri yang baru bisa menerjemahkan semangat Presiden Prabowo yang menginginkan Polri menjadi institusi yang berwibawa, tidak seperti sekarang banyak dihujat oleh masyarakat,” ungkap Iskakndar kepada Mediakarya, Selasa (16/9/2025).
Reformasi adalah pembenahan dalam strukture pimpinan Polri di seluruh Indonesia. Presiden dalam hal ini selaku kepala negara memiliki hak prerogatif untuk mengganti pembantunya di pemerintahan.
Iskandar menilai jika ada kelompok yang menolak reformasi Polri, itu artinya dia tengah memprovokasi masyarakat untuk menentang kewenangan presiden.
Namun demikian, Iskandar berharap semangat reformasi birokrasi yang tengah diwacanakan presiden itu bukan hanya fokus pada institusi Polri.
“Reformasi di tubuh Polri merupakan suatu keharusan. Tapi jangan lupa birokrasi lain juga perlu dibenahi. Kan sudah ada Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementeria PAN-RB,” katanya.
“Jadi, jika ada pihak yang menolak reformasi, jangan-jangan kelompok itu tengah menikmati keuntungan di institusi yang saat ini dipimpin oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo itu,” tambahnya.
Iskandar juga mendukung presiden Prabowo Subianto untuk mencopot pembantunya yang dinilai tak becus dalam mengelola institusinya.
Meski demikian, lanjut Iskandar, untuk membenahi institusi bukan pekerjaan mudah dan butuh waktu.
“Seperti di tubuh Polri, sejak rekruitmen calon-calon personel Polri, baik di level perwira, bintara atau tamtama sudah menjadi rahasia umum bahwa prosesnya banyak intrik dan diduga ada praktik transaksional,” tegas Iskandar.
Selanjutya, dalam implementasi di lapangan, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan kinerja Polri. Praktik transaksional masih kerap ditemui.
“Dan saya rasa di semua institusi sama. Banyaknya berita-berita yang menyudutkan institusi Polri seharusnya menjadi evaluasi bagi seluruh anggota,” katanya.
Dia pun tidak memungkiri bahwa di institusi lain masih perlu direformasi. “Institusi lain apakah baik-baik saja? Tentu sama, perlu pembenahan,” pungkas Iskandar.
