Kejakgung Periksa Adik Alex Noerdin

- Editor

Senin, 27 September 2021 - 20:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa Joes Noerdin (JN), adik kandung tersangka Alex Noerdin. Pemeriksaan terkait lanjutan penyidikan dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatra Selatan (Sumsel). Selain itu, penyidik juga memeriksa Direktur Utama PDPDE Sumsel, Arief Kadarsyah (AK), dalam kasus yang sama.

“Saksi-saksi yang diperiksa antara lain JN dan AK. Keduanya diperiksa terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lanjutan terkait tersangka AN, MM, CISS, dan tersangka AYH,” terang Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejakgung) Leonard Ebenezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/9).

Terkait pemeriksaan Joes Noerdin, Ebenezer melanjutkan, diperiksa dalam kapasitasnya selaku direktur di PT Grita Artha Kreamindo. Sedangkan Arief Kadarsyah, diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel.

“Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian gas bumi oleh PDPDE Sumatera Selatan,” terang Ebenezer, yang dikutip dari republika.

Dalam kasus PDPDE Sumsel, Jampidsus menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Caca Isa Saleh S (CISS) dan A Yaniarsyah H (AYH) yang ditetapkan tersangka pada Kamis (2/9). Sepekan setelah itu, giliran Alex Noerdin (AN) dan Muddai Madang (MM) sebagai tersangka. Keempatnya kini telah ditahan.

Baca Juga:  Kejagung: JPU Siap Bacakan Tuntutan Terhadap Bharada E

Direktur Penyidikan Jampidsus, Supardi mengatakan, kasus tersebut terkait dengan kerugian negara sekitar Rp 480 miliar sepanjang 2008-2018. Kerugian tersebut terkait pembelian gas bumi PDPDE Sumsel.

Alex Noerdin selaku Gubernur Sumsel disebut menyetujui pembentukan PDPDE Gas. Perusahaan tersebut adalah kongsi bisnis yang bermasalah antara PDPDE Sumsel dengan perusahaan swasta PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN).

Pembentukan PDPDE Gas tersebut karena diyakini PDPDE Sumsel, selaku penerima pembelian gas bagian negara tak mampu mengelola dan memiliki modal. Padahal diketahui, perusahaan milik pemerintah daerah tersebut memiliki kemampuan dan modal dalam pembelian, dan pengelolaan gas bagian negara yang sudah di setujui oleh Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas).

Pembentukan kongsi bisnis tersebut, sepihak menempatkan Muddai Madang dan Caca Saleh, sebagai komisaris PDPDE Sumsel, dan PDPDE Gas, serta Yaniarsyah sebagai direktur di PDPDE Gas. Empat tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU 31/1999-20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan Pasal 3 UU Tipikor.(qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Zulhas: Setelah Ada Penyadapan, Kok Agak Enak Rasanya, Sudah 3 Minggu Tak Ada Lagi Keracunan MBG
Habib Syakur: Dakwah Harusnya Sejukkan Umat, Bukan Hina Perempuan dan Ulama
Yusril: Jika Presiden Dibuat Lumpuh Tak Bisa Mengambil Keputusan, Itu Sudah Makar
Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Menjelang 2045 Bukan Mimpi Kosong, Yusril: Indonesia Negara Tercepat di Dunia
Lanjutkan Langkah Usai Aduan ke KY, Tim Yuli Yanti Hutagaol Ajukan Perlindungan Hukum ke PT DKI Jakarta Terkait Putusan Nomor 31/PDT.BTH/2026
Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat
GNK Sayangkan Ucapan Alwi Asegaf ke KH. Chalil Nafis: Ulama Harus Mendinginkan, Bukan Memanaskan Suasana
Bambang Sibagariang: Opsi BPN Bogor Timur Sangat Aneh, Pidana Tidak Ada Hubungan dengan Pembatalan Sertifikat PTSL

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:34 WIB

Zulhas: Setelah Ada Penyadapan, Kok Agak Enak Rasanya, Sudah 3 Minggu Tak Ada Lagi Keracunan MBG

Minggu, 22 November 2026 - 06:31 WIB

Habib Syakur: Dakwah Harusnya Sejukkan Umat, Bukan Hina Perempuan dan Ulama

Sabtu, 21 November 2026 - 19:10 WIB

Yusril: Jika Presiden Dibuat Lumpuh Tak Bisa Mengambil Keputusan, Itu Sudah Makar

Jumat, 20 November 2026 - 23:18 WIB

Lanjutkan Langkah Usai Aduan ke KY, Tim Yuli Yanti Hutagaol Ajukan Perlindungan Hukum ke PT DKI Jakarta Terkait Putusan Nomor 31/PDT.BTH/2026

Jumat, 20 November 2026 - 15:01 WIB

Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat

Berita Terbaru