JAKARTA, Mediakarya – Konflik internal di Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) kian memanas setelah Ketua Umum PP AMPG, Said Aldi Al Idrus, mencopot Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Ikhsan Nurjamil secara sepihak tanpa melalui mekanisme rapat pleno organisasi.
Keputusan tersebut memicu gelombang penolakan dari sejumlah kader AMPG hingga berujung pada pelaporan Said Aldi Al Idrus ke Dewan Etik Partai Golkar. Polemik ini bahkan menyeret nama Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji.
Pencopotan Muhammad Ikhsan Nurjamil dinilai kontroversial karena pengangkatannya sebagai Sekjen PP AMPG sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: Skep-55/DPP/GOLKAR/II/2025. Posisi Ikhsan kemudian digantikan oleh Ubaidillah alias Babay sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PP AMPG.
Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah, menilai langkah Said Aldi Al Idrus berpotensi memperkeruh hubungan antara organisasi sayap dan DPP Partai Golkar.
“Golkar ini partai besar, tidak mungkin kebijakan yang diambil ketua umum organisasi sayap luput dari pengawasan Sekjen DPP Golkar. Kalau itu terjadi, berarti ada persoalan serius dalam tata kelola organisasi,” ujar Iskandarsyah saat diwawancarai Mediakarya di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Ia menilai pencopotan Sekjen tanpa rapat pleno menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap mekanisme organisasi.
Menurutnya, pengalaman Said Aldi di Partai Golkar yang baru berjalan sekitar dua tahun menjadi salah satu faktor penyebab munculnya polemik tersebut.
“Baru dua tahun menjadi anggota partai, bagaimana mungkin bisa mengelola organisasi sebesar AMPG dengan baik jika pengalaman organisasinya minim. Ini justru bisa menjadi beban bagi organisasi,” tegasnya.
Iskandarsyah juga menduga penunjukan Ubaidillah sebagai Plt Sekjen PP AMPG berkaitan dengan posisinya sebagai tenaga ahli Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Karena itu, ia meminta Dewan Etik Partai Golkar memanggil pihak-pihak terkait guna mengklarifikasi polemik tersebut.
“Saya menduga konflik ini sudah berlangsung lama dan hanya menunggu momentum. Penempatan Ubaidillah sebagai Plt Sekjen diduga untuk mendapatkan dukungan dari DPP Partai Golkar. Namun langkah itu justru menimbulkan kegaduhan,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Bidang PP AMPG Adi Yunsyah turut mengkritik kebijakan Said Aldi Al Idrus. Ia menilai keputusan mencopot Sekjen tanpa mekanisme organisasi menunjukkan kepemimpinan yang tidak profesional.
“Berbicara Golkar harus selalu merujuk pada aturan organisasi, baik PO maupun AD/ART. Tetapi yang terjadi sekarang, AMPG seperti dijalankan layaknya perusahaan pribadi,” ujar Adi Yunsyah yang akrab disapa Monel di Kompleks Senayan, Jumat (8/5/2026).
Monel juga menyoroti munculnya nama Plt Sekjen dalam sejumlah karangan bunga resmi tanpa adanya pemberitahuan kepada Muhammad Ikhsan Nurjamil selaku Sekjen definitif.
“Konyolnya, nama Plt Sekjen sudah dicantumkan dalam karangan bunga tanpa pemberitahuan melalui struktur organisasi maupun secara pribadi kepada Sekjen yang sah,” ujarnya.
Ia mendesak DPP Partai Golkar segera turun tangan untuk meredam polemik yang dinilai telah mencoreng nama organisasi sayap partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Kami menilai kepemimpinan Said Aldi Al Idrus menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah AMPG,” tandas Monel. (Adt)
