JAKARTA, Mediakarya – Jelang Pilkada Kota Bekasi, konstelasi politik di daerah penyangga Jakarta ini mulai memanas. Narasi beraroma black campaign mulai dimainkan oleh kelompok pendukung maupun simpatisan pasangan calon kepala daerah (cakada).
Seperti baru-baru ini salah satu anggota keluarga besar PDI Perjuangan Timur Malaka Kiemas yang juga keponakan suami Megawati Soekarnoputri, Taufik Kiemas menyatakan dukungannya kepada pasangan Heri Koswara-Solihin.
Meski saat ini PDIP sendiri mengusung Tri Adhianto-Harrus Bobihoe, namun politisi PDIP itu lebih mendukung Herkos-Solihin.
Bergabungnya Timur Malaka Kiemas dalam barisan Herkos itu mendapat respon sinis dari pasangan cakada lainnya.
Bahkan kelompok yang diduga pendukung salah satu cakada itu menyebut bahwa PKS ibarat ‘menjilat ludah sendiri’ lantaran menerima dukungan dari mantan koruptor.
Sekjen Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Abdul Rasyid
menyebut, pernyataan yang diduga mengarah pada black campaign itu justru menurutnya ibarat pepatah “menepuk air di dulang terpercik muka sendiri’.
Sementara cakada yang diusung oleh salah satu partai itu sendiri tengah dilaporkan ke KPK.
“Bukankah ada cakada tengah dilaporkan ke KPK dan Kejaksaan. Kita tunggu waktunya saja untuk status hukum berikutnya. Artinya, sebenarnya ada masalah hukum yang tengah menjerat salah satu cakada di Kota Bekasi itu Namun para pendukungnya seolah tutup mata dengan persoalan ini,” ujar Rasyid kepada Mediakarya, Sabtu (14/9/2024).
Oleh karenanya, Rasyid berharap agar kontestan pilkada maupun para pendukungnya untuk mengedepankan etika politik yang santun tanpa menjatuhkan cakada lain maupun para pendukungnya.
“Berbeda pilihan bukan bererti membuka ruang untuk saling bermusuhan. Kami menilai dukungan politisi tertentu terhadap pasangan yang diusung oleh partai non kader itu harus dimaknai dengan sikap bijak,” katanya.
Bisa jadi di internal PDIP itu tidak solid. Sebab kader yang berasal dari keluarga biologi dan ideologi saja justru mendukung pasangan cakada dari partai lain. Ini menunjukkan bahwa ada masalah serius yang perlu jadi bahan evaluasi bagi pasangan cakada tersebut. Bukan malah mencari celah dan kesalahan orang lain.
“Saya tak sepakat jika ada di salah satu kader partai yang mendukung cakada dari partai lain, lantas ia dihujat dan dicari-cari kesalahan masa lalunya,” tegas Rasyid.
Lebih lanjut, pilkada sebagai ajang kontestasi politik untuk beradu gagasan dan program pembangunan. Bukan ajang menghujat cakada dan pendukung partai lainnya. (Aep)
