JAKARTA, Mediakarya – Mantan presiden Joko Widodo dinilai tengah menghadapi karma politik, hal itu menyusul dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari kader PDI Perjuangan.
Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal menilai pemecatan yang dilakukan PDIP terhadap Jokowi dan keluarganya sebagai karma politik.
Dino juga mengingatkan kembali konspirasi mengambil alih partai Demokrat pada 2021 silam. Dimana saat itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Namun, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Jakarta 2020 lantas menyatakan KLB Moeldoko itu ilegal dan inkonstitusional.
AHY pun kembali memimpin Demokrat setelah Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait Partai Demokrat kubu AHY.
“Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi utk scr tidak syah mengambil alih Partai Demokrat,” ujar Dino Patti Djalal yang dilansir dari Sindonews, Selasa (17/12/2024).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) itu mengatakan, setelah berhasil menggagalkan upaya pengambilalihan partai, Demokrat tidak pernah melakukan pembalasan terhadap para pelakunya.
“Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain,” tandasnya.
Sekadar diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. Bahkan, partai berlambang moncong banteng putih itu juga memecat anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Bobby Nasution.
Pemecatan itu diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dalam keterangan melalui video pada Senin (16/12/2024).
“DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, dan saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” kata Komarudin dalam keterangannya.
Adapun SK pemecatan Jokowi teregristrasi dengan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemecatan Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024.
Komarudin menegaskan, Jokowi, Gibran dan Bobby dilarang untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP-PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh sodara Joko Widodo,” terang Komarudin.
Ia juga menyampaikan, DPP PDIP akan mempertanggung jawaban surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. “Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mesti,” tegas Komarudin.
