Oleh: Agus M Maksum
Nama Jokowi tiba-tiba jadi sorotan dunia. Bukan karena proyek pembangunan infrastruktur besar-besaran yang selama ini dikampanyekannya, atau karena gaya “blusukan”-nya yang sering jadi bahan pujian. Kali ini, nama mantan presiden kita dicantumkan dalam laporan yang sangat kontroversial, dinobatkan sebagai Tokoh Korup Dunia urutan kedua oleh sebuah lembaga bernama OCCRP.
Sebagai rakyat Indonesia, reaksi pertama kita tentu campur aduk. Antara percaya tidak percaya, marah, atau justru penasaran juga happy karena berbagai fakta yg tak pernah di gubris di dalam negeri kini di ungkap Internasional. Ada sesuatu yang selama ini luput dari perhatian kita, kini menjadi fakta kelas dunia? Atau, jangan-jangan ini cuma framing?
Apa itu OCCRP?
OCCRP adalah singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Sebuah jaringan jurnalis investigatif yang didirikan pada tahun 2006 oleh Drew Sullivan dan Paul Radu. Lembaga ini punya misi besar membongkar kejahatan terorganisir dan korupsi lintas negara. Dalam operasinya, OCCRP menggunakan jaringan global jurnalis, teknologi canggih, dan sumber data yang sulit diakses publik.
Lembaga ini bukan organisasi kecil. Mereka pernah terlibat dalam sejumlah investigasi besar seperti Panama Papers, yang membongkar skema pajak perusahaan offshore, dan Troika Laundromat, yang melibatkan pencucian uang triliunan rupiah melalui bank-bank besar Eropa.
Namun, kredibilitas OCCRP sering kali dipertanyakan. Bukan soal kemampuan mereka menginvestigasi, tapi soal afiliasi dan agendanya. OCCRP didanai oleh beberapa lembaga donor Barat, termasuk Open Society Foundations milik George Soros. Lembaga seperti ini sering dianggap punya agenda pro-demokrasi liberal dan anti-otoritarian.
Tidak heran. Banyak investigasi mereka lebih sering menyasar negara-negara berkembang atau yang dianggap otoriter. Rusia, Azerbaijan, Venezuela, dan negara-negara bekas Uni Soviet adalah “langganan tetap” mereka. Tetapi, apakah benar OCCRP bersikap netral?
Laporan yang menempatkan Jokowi sebagai tokoh korup tidak hanya mengejutkan, tapi juga memancing pertanyaan besar. Apa kriteria mereka? Bagaimana mereka mengumpulkan data? Apakah ini murni investigasi berbasis fakta, atau ada kepentingan geopolitik di baliknya?
Jokowi, bagaimanapun, bukan sosok yang asing bagi rakyatnya. Gaya hidup sederhana, blusukan ke pasar, hingga kerja kerasnya membangun infrastruktur menjadi citra utama yang melekat di mata publik. Kalau pun ada kritik, biasanya terkait kebijakan impor, utang negara, atau proyek IKN. Tapi korupsi? Ini tuduhan yang berat, bahkan untuk mereka yang tidak menyukai beliau.
Tentu, laporan OCCRP ini menjadi pukulan telak, bukan hanya bagi Jokowi, tapi juga bagi citra Indonesia di mata dunia. Apalagi, lembaga ini punya jaringan internasional yang luas. Laporan mereka hampir pasti dibaca oleh pemerintah asing, lembaga donor, hingga pelaku bisnis global.
Fakta atau Framing?
Sebagai bangsa, kita perlu lebih dari sekadar emosi. Tuduhan ini harus direspons secara cerdas, profesional, dan berbasis data. Jika ada bukti yang bisa diverifikasi, mari kita hadapi dengan terbuka dan perlu di respon oleh lembaga hukum seperti KPK Kepolisian dsn Kejaksaan. Tapi jika ini sekadar propaganda, kita juga harus bersikap tegas.
OCCRP mungkin tidak akan berhenti di sini. Mereka adalah lembaga dengan agenda besar, jaringan kuat, dan kemampuan investigasi yang tidak main-main. Tapi kita sebagai bangsa juga punya tugas, menjaga kehormatan negara tanpa mengabaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dengan menggerakkan lembaga hukum untuk menindaklanjuti secara transparan.
Laporan ini adalah ujian besar, bukan hanya untuk Jokowi, tapi juga untuk kita sebagai rakyat. Bagaimana kita merespons? Bagaimana kita menyikapinya? Di sinilah kebijaksanaan kita akan diuji. Dan pada akhirnya, sejarah akan menilai: apakah ini propaganda atau realita.
Penulis: Pemerhati Isu Sosial-ekonomi
(Sgy)
