JAKARTA, Mediakarya – Dalam pekan belakangan ini nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terus menjadi sorotan publik.
Hal tersebut lantaran Luhut ditengarai meminta beberapa petinggi partai koalisi untuk mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Sebagaimana diketahui, bahwa sebelumnya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dikabarkan dipanggil Luhut.
Menanggapi persoalan tersebut, komunikolog Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengingatkan agar kekuasaan masa orde baru yang menempatkan eksekutif yang powerfull terhadap legislatif jangan sampai terulang kembali.
“Ini berpotensi abuse of power, dan berpotensi merusak tatanan demokrasi, fungsi pengawasan dan komunikasi politik demokrasi,” ujar Emrus dalam sebagaimana dilansir twitter pribadinya, Selasa (8/3/2022).
Diketahui, baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan kabar bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, menjadi dalang di balik wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024.
Salah satu netizen dengan akun @saidi_sudarsono mengunggah sebuah artikel dengan judul “Tangan Pemerintah di Balik Desain Tunda Pemilu 2024” pada Rabu (2/3/2022).
Dilansir dari wartaekonomi, alam artikel tersebut, dijelaskan bahwa Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, diundang Luhut untuk membicarakan wacana penundaan pemilu 2024 mendatang.
Tak hanya itu, Luhut mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui wacana tersebut. Luhut juga meminta PAN untuk mendukung dan menyampaikan rencana itu ke publik.
Namun, Zulhas sendiri mengatakan kalau ia hanya melakukan komunikasi yang biasa dengan Luhut. Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, juga membantah kalau Menko Marves itu menjadi dalang di balik wacana penundaan pemilu 2024.
Meski belum mendapat bukti yang jelas, netizen sudah mengomentari tentang tudingan bahwa Luhut yang menjadi dalang di balik penundaan pemilu 2024.
Sambil mengunggah berita tersebut, pemilik akun @saidi_sudarsono mengatakan, “Khan? Istana bohong!!”
“Luhut memanggil Ketua PAN Zulhas kalau Jokowi meminta penundaan pemilu. PAN hrs umumkan ke publik. Luhut lagi luhut lagi. Kekayaan apa lagi yg ingin diraih dari negara ini. Netizen hrs bersuara, kalau tdk negara ini pasti dijual,” tambahnya.
Beberapa netizen langsung menyampaikan pendapat mereka dengan membalas cuitan tersebut.
“ttp sj uud 45 gk mngatur mslh biaya, hsl survei, yg diatur cm ms jabatan maks 5 th slm 2 x atau 2 periode, artinya klo pemilu gk bs , ttp hrs brhenti &dganti presidium yg isinya mnhankam, menlu, mendagri,” ungkapnya. ***
