Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Tingkatkan Pendapatan Pajak di 3 Sektor

- Editor

Selasa, 25 Juli 2023 - 06:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Fraksi keempat terbesar di DPRD DKI Jakarta, yakni Demokrat meminta Pemprov DKI meningkatkan pendapatan pajak dari tiga sektor.

Ketiga sektor itu yakni, pajak hiburan, parkir dan pajak bumi, bangunan pedesaan dan perkotaan.

“Kedepan tiga sektor pajak ini perlu ada peningkatan. Pemprov DKI Jakarta harus fokus dan bekerja ekstra keras dalam meraih target yang diinginkan,” ujar Desie Christhyana Sari kepada wartawan, Senin (24/7).

Sekretaris DPD PD DKI Jakarta itu menjelaskan, minimnya pendapatan tiga sektor pajak akan sangat mempengaruhi program pembangunan maupun belanja daerah.”Jika itu terjadi terus-menerus tentunya akan merugikan masyarakat,” bebernya.

Catatan Fraksi Demokrat di DPRD DKI, pada sektor pajak hiburan terealisasi hanya sebesar 53,28 persen. Pajak parkiran, fraksi Demokrat mencatat hanya 30,73 persen.Sementara pada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hanya terealisasi 80, 45 persen saja.

Baca Juga:  Berburu Koruptor, KPK Kembali OTT Pegawai Pajak

“Khusus pajak hiburan, kenapa bisa begitu jauh pendapatannya dengan pajak restauran. Padahal, pasca pencabutan status pandemi covid 19, harusnya pajak yang dihasilkan bisa lebih besar dari pajak restauran,” sesalnya.

Dengan adanya catatan minor tersebut, Fraksi Demokrat menilai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pemprov DKI, sambung caleg incumbent dapil Jakpus itu gagal mencapai target.

Disarankan Desie, badan pendapatan daerah agar menciptakan terobosan baru dalam menyelesaikan kendala dalam mencapai target yang diinginkan.

“Kalau perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap badan pendapatan dan unit pelaksana teknis yang selalu gagal dalam merealisasikan target yang sudah ditetapkan,” pintanya.(ism)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Proses Open Bidding Jabatan di Pemkot Bekasi Dituding Abaikan Sistem Meritokrasi
Miliki Basis Massa Akar Rumput, Partai Gerakan Rakyat Kini tak Lagi Dipandang Sebelah Mata
IAW Sebut Konflik Pulau Rempang Bukti Kegagalan Rezim Jokowi dalam Tata Kelola Agraria
Menanti Status Hukum Djan Faridz dalam Kasus Harun Masuku
Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya dan Pangkormar Perkuat Sinergi TNI-Polri untuk Jaga Stabilitas Jakarta
Kodam Jaya Pastikan Tak Ada Penggusuran di Jalan Kwini VIII, Lahan Negara untuk Rumah Susun Prajurit TNI AD
Tinjau Reservoir PAM JAYA, Komisi B Dukung Langkah PAM JAYA Tekan NRW
Membongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 10:04 WIB

Proses Open Bidding Jabatan di Pemkot Bekasi Dituding Abaikan Sistem Meritokrasi

Kamis, 30 Juli 2026 - 15:13 WIB

Miliki Basis Massa Akar Rumput, Partai Gerakan Rakyat Kini tak Lagi Dipandang Sebelah Mata

Kamis, 30 Juli 2026 - 14:21 WIB

IAW Sebut Konflik Pulau Rempang Bukti Kegagalan Rezim Jokowi dalam Tata Kelola Agraria

Rabu, 29 Juli 2026 - 17:05 WIB

Menanti Status Hukum Djan Faridz dalam Kasus Harun Masuku

Rabu, 29 Juli 2026 - 12:16 WIB

Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya dan Pangkormar Perkuat Sinergi TNI-Polri untuk Jaga Stabilitas Jakarta

Berita Terbaru